ISSN: 2985-5624
Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Published:
2024-07-24
Articles
-
FUNGSI PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PRAKTIK PMKH PADA HAKIM MELALUI MAJELIS KEHORMATAN HAKIM DAN KOMISI YUDISIAL
-
HUKUM KEPAILITAN DALAM EKSEKUSI HARTA BENDA KORPORASI
-
ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 23/PDT.SUS-PKPU/2020/PN. NIAGA. JKT PST)
-
ANALISIS PEMBERHENTIAN KOMISIONER KPU OLEH DKPP PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
-
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KOTA BATAM DIKAITKAN DENGAN PEMBERIAN HAK MILIK DIATAS HAK PENGELOLAAN
-
ZONASI KEBUDAYAAN BETAWI – SUNDA DI WILAYAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI BODONG SKEMA PONZI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
-
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBERLAKUAN ASAS RECHTSVERWERKING DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH STUDI KASUS PERUM. PERHUTANI DENGAN MASYARAKAT DESA GARAHAN, KABUPATEN JEMBER
-
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT ARANSEMEN LAGU DI PLATFORM TIKTOK
-
MENYOAL PRAKTIK PEMBERIAN DAERAH BERSIFAT KHUSUS ATAU ISTIMEWA DI INDONESIA
-
Komponen Pariwisata 4A (Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary) di Daya Tarik Wisata Gunung Payung Cultural Park
-
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN (STUDI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN NOMOR 76 TERTANGGAL 21 JULI 2022)
-
GANTI RUGI PEMBATALAN KHITBAH NIKAH OLEH PIHAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KEC. KEI KECIL, KAB. MALUKU TENGGARA)
-
PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADHOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kua Kec. Maros Baru Kab. Maros)
-
PENGARUH PENGASUHAN ORANG TUA TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN FORMAL ANAK PEMULUNG DI LAPAK SARMILI TANGERANG SELATAN
-
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA MODEL BUSANA BAGI KARYAWATI STUDI KASUS DI MALL PANAKKUKANG MAKASSAR
-
MEKANISME PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA
-
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG DALAM MENANGGULANGI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA TAHUN 2021
-
MAKNA PERSAHABATAN DALAM FILM INDIA “3 IDIOTS” KARYA RAJKUMAR HIRANI RAHUN 2009 ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES
-
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahangunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Dari Lembaga Pemasyarakatan
-
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL MARAKNYA KEGIATAN INVESTASI ILEGAL
-
DINAMIKA REGULASI DI INDUSTRI RIDE-HAILING INDONESIA: MENYEIMBANGKAN KESEJAHTERAAN PENGEMUDI, FLEKSIBILITAS OPERASIONAL, DAN KEBERLANJUTAN BISNIS
-
PERUBAHAN AGAMA TRADISIONAL ETNIK NGALUM
-
PROTECTION OF FREEDOM OF EXPRESSION THROUGH INTERNET MEDIA FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE
-
PERAN PEREMPUAN ADAT MAPUR DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK PENGERAJIN SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI PASCATAMBANG TIMAH (Studi Dusun Air Abik Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka)
-
PENGUATAN KESADARAN PLURALISME BERAGAMA DI PONDOK PESANTREN AL MULTAZAM TIGA
-
PERAN NOTARIS DALAM MENDUKUNG INVESTASI ASING DI INDONESIA PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
-
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI
-
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penjualan Tabung Oksigen Yang Tidak Sesuai Kontrak Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia
-
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI KEDIRI: ANALISIS KEKOSONGAN REGULASI DAN UPAYA PEMENUHAN HAK
-
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DESA WISATA WAE REBO, MANGGARAI
-
Tahapan Perkembangan Daya Tarik Wisata Pantai Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Pasca Pandemi Covid-19
-
TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA
-
PELAKSANAAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT PERPUSTAKAAN UNIVERTAS MEDAN AREA (UMA)
-
KEKUATAN HUKUM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi)
-
PENILAIAN PERUBAHAN KONDISI EKONOMI PASCA PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI RW 01 KELURAHAN MOJO KOTA SURAKARTA
-
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS ATAS PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PIHAK
-
KENDALA DAN UPAYA DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN : SEBUAH PENDEKATAN KUALITATIF
-
SOSISALISASI MENCEGAH BAHAYA JUDI ONLINE DAN MIRAS DI ABE PANTAI
-
KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS PADA PERJANJIAN KEMITRAAN PERKEBUNAN INTI PLASMA ANTARA KOPERASI SAWIT PERKASA TIMUR DENGAN PT PANCA SURYA AGRINDO
-
IMPLEMENTASI TOLERANSI ANTAR AGAMA DALAM INFRASTRUKTUR DESA STUDI KASUS DESA GAJAH MATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
-
POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
-
ANALISIS PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)
-
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH KEPADA MUADZIN MASJID
-
KEBERHASILAN BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU 2024
-
TATA KELOLA PENYALURAN HONOR BADAN AD HOC PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 SE-KOTA BEKASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI
-
IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGGULANGI TRANSAKSI ILEGAL DI PERBATASAN KALIMANTAN BARAT 2019 – 2024
-
ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF THE KPK IN CONTROLLING INVESTIGATIONS, INVESTIGATIONS AND PROSECUTION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS INVOLVING ACTIVE TNI INDIVIDUALS BASED ON ARTICLE 42 OF LAW NUMBER 30 OF 2002 CONCERNING THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION
-
LEGAL REVIEW OF ARTICLE 156 PARAGRAPH 2 OF LAW NO. 13 OF 2003 CONCERNING EMPLOYMENT WITH GOVERNMENT SUPERVISION OF THE FULFILLMENT OF SEVERANCE PAY RIGHTS FOR WORKERS EXPERIENCING TERMINATION OF EMPLOYMENT
-
EVIDENCE OF PERSUASIVE IN PREDICTIVE MURDER
-
KAJIAN SEMIOTIKA FERDINAN DE SAUSSURE PADA KARYA DRAWING BAYU WIDODO “ THE NEXT HOPE”
-
AKIBAT HUKUM TERHADAP BERALIHNYA TANAH WARGA MENJADI TANAH KAS DESA (TKD) DI KABUPATEN GRESIK
-
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/Pn.Lbo)
-
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PUAR LOLO SEBAGAI DAYA TARIK EKOWISATA DI MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA MARKETPLACE FACEBOOK DI KOTA SORONG
