PERAN STRATEGIS OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN PERBANKAN DI INDONESIA

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas dan kesehatan sektor perbankan Indonesia melalui pengaturan dan pengawasan berbasis hukum yang komprehensif. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis fungsi pengawasan OJK terhadap kesehatan bank berdasarkan kerangka regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan berbagai peraturan pendukung lainnya. OJK mengimplementasikan metode pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Supervision/RBS) untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang signifikan, menggunakan instrumen seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), rasio likuiditas, serta prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sebagai studi kasus, kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan efektivitas pengawasan ini melalui peningkatan skor komposit kesehatan bank dari tahun 2019 hingga 2021. Namun, OJK menghadapi tantangan kompleks, termasuk risiko inovasi keuangan, moral hazard, serta ancaman stabilitas keuangan domestik dan global. Untuk itu, OJK memerlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang lebih intensif dengan pemangku kepentingan. Kesimpulannya, pengawasan yang dilakukan OJK tidak hanya berperan menjaga stabilitas perbankan, tetapi juga memberikan kontribusi strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional.