Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGELOLAAN IPAL KOMUNAL DI DESA TAMANAN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
Penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah yang efektif sangat penting untuk kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui survei dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori sedang, dengan rata-rata partisipasi sebesar 60,27%. Partisipasi tertinggi tercatat pada tahap pemanfaatan hasil (67,5%), sedangkan terendah pada tahap pelaksanaan (56,27%). Melalui analisis regresi linear berganda, penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor signifikan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat: persepsi, sikap, dan peran tokoh masyarakat. Persepsi positif tentang pentingnya pengelolaan limbah berkontribusi pada peningkatan partisipasi, sementara sikap negatif, yang mungkin disebabkan oleh disonansi kognitif, menghambat keterlibatan masyarakat. Selain itu, peran tokoh masyarakat terbukti menjadi pendorong partisipasi yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan IPAL Komunal, perlu adanya pendekatan yang berfokus pada peningkatan persepsi positif dan peran aktif tokoh masyarakat. Selain itu, edukasi berkelanjutan mengenai manfaat IPAL Komunal harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pihak-pihak terkait dalam merancang strategi pengelolaan limbah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2024 Ayu Nur Indah Sari, Budi Guntoro, Rahima Kaliky https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
THE ROLE OF WOMEN IN THE SUMATRAN WORKFORCE
This article investigates the position of women in the workforce in Sumatra, concentrating on the ongoing gender disparities caused by conventional cultural norms and structural bias. Despite growing awareness of gender equality, women in Sumatra, particularly within patriarchal Batak communities, face major impediments to leadership opportunities, fair recruitment processes, wage parity, and professional advancement. Changes in society are increasingly promoting women's participation in male-dominated industries, yet challenges persist. The report emphasizes the importance of policy reforms such as equal education, gender-sensitive employment practices, and positive cultural developments. These policies seek to create a more inclusive workplace, improve women's socioeconomic status, and promote regional growth.
Copyright (c) 2024 Angelica Laurina Silaban, Dea Tia Elasa, Qiara Wantoya, Yulia Citra Pratiwi, Meisuri Meisuri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN LAMONGAN
Pelayanan publik yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan dari suatu negara mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga perlu memperhatikan beberapa faktor dalam memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung kemajuan berkelanjutan. Disdukcapil di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan menyampaikan pelayanan administrasi kependudukan berkualias, namun pada kenyataan di lapangan masyarakat mengeluhkan pelayanan yang diberikan Disdukcapil di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Permasalahan terkait ketepatan pelayanan, respon pegawai mengahadapi keluhan yang kurang maksimal, ketepatan waktu dan informasi yang kurang bisa dijamin, serta kurangnya sarana prasarana dan kedisiplinan pegawai. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Publik Disdukcapil di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Fokus penelitian menurut Kotler dan Keller (2009) meliputi : Keandalan, Responsivitas, Jaminan, Empati, Wujud. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian penerapan kualitas pelayanan yang diberikan Disdukcapil di Mall Pelayanan Publlik Kabupaten Lamongan terlaksana baik determinan Responsivitas dan Empati, namun belum optimal pada determinan Keandalan yakni ketepatan pegawai memberikan pelayanan, Jaminan informasi pelayanan yang tidak konsisten, kurang memadainya sarana prasarana pelayanan serta kurang disiplinnya pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya dari determinan Wujud. Berdasarkan hasil penelitian adapun saran diperlukannya peningkatan sumberdaya manusia berupa pelatihan pengembangan kompetensi, peninjauan ulang terkait konsistensi informasi pelayanan, pembaruan infrastruktur penunjang pelayanan, dan meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan memberikan sanksi yang tegas.
Copyright (c) 2024 Toyiba Adella Fera Widodo, Deby Febriyan Eprilianto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PELANGGARAN SIARAN IKLAN NIAGA PADA LEMBAGA PENYIARAN RADIO SWASTA DI KOTA SAMARINDA
Violations of commercial advertising broadcast programs that are feared to be misleading and cause misperceptions that deceive the public are rampant on Private Radio in Samarinda City. Lack of understanding by Private Radio Broadcasting Institutions in Samarinda City regarding Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Broadcasting Behavior Guidelines (P3) and Broadcast Program Standards (SPS) 2012 is one of the causes. The purpose of this study is to analyze the implementation of supervision, follow-up and efforts to protect the public against violations of commercial advertising broadcast programs by private radio broadcasting institutions in Samarinda City. The results of the study indicate that first, internal supervision of the Indonesian Broadcasting Commission in the process of monitoring broadcast content has begun to run optimally, from sources representing elements of the East Kalimantan Provincial KPID, external supervision or media monitors and also industry players all have more or less the same opinion, that the East Kalimantan KPID has been quite optimal in carrying out its function as an independent State institution tasked with supervising the broadcasting system in Indonesia. Second, the public protection efforts carried out by private radio broadcasting institutions in Samarinda City against Commercial Advertising Broadcast Programs are by stopping commercial advertising broadcasts that are in conflict with applicable laws after receiving a warning from the East Kalimantan KPID.
Copyright (c) 2024 Tiara Cindy Artha Bella, Erna Susanti , Safarni Husain https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TRADISI HUKUM ADAT BUKA PANTANG MASYARAKAT PULAU ENGGANO DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Enggano Island is a customary territory (land and sea) for the Enggano customary law community which they call inyah panapue which has been owned from generation to generation based on customary rules and is divided based on sub-tribe territories (kaudar). The traditional law of breaking abstinence on Enggano Island is a universal (entire) custom and is sacred for the Enggano tribal community. Breaking Abstinence during mourning or death is called (yoehore), which is carried out jointly by tribal members. This study aims to conduct research on the customary laws of abstinence from the Enggano Island community from an Islamic perspective. The research method used is a qualitative approach, with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews and secondary data collection, while determining informants is carried out purposively. The tools and materials used in this research are stationery, camera/cellphone, questionnaire data and laptop. If viewed from an Islamic perspective, based on the processes carried out in the Buka Pantang traditional tradition, no elements found that are contrary to Islamic law are found, all processions carried out are based on good intentions shown only by Allah SWT, and solely for the purpose of to honor those who are grieving and pray that the soul of the deceased will be accepted by God in accordance with their beliefs and actions in the world.
Copyright (c) 2024 Yopiko Tri Delta, Indah Sri Rahma Dani, Devi Anggraini, Zakhi Restu Pratama, Sania Dewi Kusuma Ningrum, Dea Fatmawati, Dika Nur'aini, Amrina Sihombing, Sarfraj Yulia Rohan, Muhammad Fajar Tri Patria https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PENGADUAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS: UPTD PPA KOTA SURABAYA)
Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan isu sosial yang kompleks. Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Surabaya menunjukkan perlunya penanganan khusus dari pemerintah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan standar pelayanan dalam penanganan pengaduan kasus kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA telah melakukan upaya signifikan dalam menerapkan standar pelayanan, namun masih terdapat beberapa tantangan. Persyaratan pelayanan mudah dipenuhi. Sistem pelayanan secara umum terstruktur dengan baik dan efisien, dengan fokus pada respon yang cepat dan layanan gratis. Namun, keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus terkadang dapat menghambat penyampaian layanan yang optimal. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan jumlah staf, peningkatan transparansi, penyediaan rumah aman bagi korban perempuan dewasa, dan pengembangan standar operasional prosedur yang lebih komprehensif untuk penanganan pengaduan. Dengan demikian, UPTD PPA dapat lebih meningkatkan kualitas layanannya dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban kekerasan seksual.
Copyright (c) 2024 Regina Bella Adelia, Trenda Aktiva Oktariyanda https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Tradisi Masak, Macak, Manak dalam Kehidupan Rumah Tangga Ibu-Ibu di Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Selorejo, Malang)
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran tradisi Masak, Macak, Manak dalam kehidupan rumah tangga ibu-ibu yang tergabung dalam program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Selorejo, Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang melibatkan empat orang sebagai subjek utama. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, display data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi 3M (Masak, Macak, Manak) memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu: (1) Masak berperan sebagai sarana penguatan peran ibu dalam menjaga keharmonisan keluarga melalui penyediaan makanan yang menjadi simbol kasih sayang, (2) Macak berfungsi sebagai upaya menjaga harga diri dan citra diri ibu sebagai pilar keluarga yang dihormati, serta (3) Manak menjadi wujud tanggung jawab dalam pendidikan anak yang turut membentuk nilai-nilai moral dan sosial di dalam keluarga.
Copyright (c) 2024 Ilham Lahia, Novantya Eka Fitri , Faizah Nur Addini https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN REGULASI, PERLINDUNGAN INVESTOR, DAN TANTANGAN BUMDES SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DI INDONESIA
Penelitian ini mengkaji peran regulasi, perlindungan investor, dan tantangan BUMDesa sebagai sarana investasi. Sebagai badan hukum yang didirikan oleh pemerintah desa atau melalui kerjasama antar desa, BUMDesa bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan kemandirian ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Walaupun regulasi telah memberikan legitimasi kepada BUMDesa sebagai entitas usaha dengan akses terhadap berbagai sektor, beberapa hambatan implementasi kebijakan masih dihadapi yang dapat mengurangi efektivitas BUMDesa sebagai sarana investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis sumber hukum berupa undang-undang, putusan pengadilan, asas, dan doktrin hukum untuk memahami bagaimana regulasi mendukung pengelolaan investasi di BUMDesa sekaligus memberikan jaminan bagi investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun BUMDesa memiliki potensi besar untuk menarik investasi, tantangan seperti keterbatasan kapasitas manajerial di tingkat desa, ketidaksesuaian regulasi antar tingkatan pemerintah, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi masih menghambat optimalisasi potensi tersebut. Untuk itu, diperlukan penguatan kebijakan yang mencakup perbaikan regulasi, perluasan akses pendanaan, pemberian insentif fiskal, serta peningkatan kapasitas pengelola desa guna mewujudkan ekosistem investasi yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2024 Andi Muh. Adhim https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERGULATAN IDENTITAS PERNIKAHAN SIRI DI KAMPUNG DOYO BARU (PENDEKATAN ENCODING-DECODING STUART HALL)
Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan siri di Kampung Doyo Baru, Jayapura, dengan menggunakan pendekatan Encoding-Decoding Stuart Hall. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum, pernikahan siri masih menjadi pilihan sebagian masyarakat, menimbulkan berbagai persoalan terkait hak-hak istri dan anak. Rumusan masalah berfokus pada bagaimana makna identitas pernikahan siri dikonstruksi oleh masyarakat setempat dan bagaimana proses encoding-decoding makna identitas tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis pergulatan identitas dalam konteks pernikahan siri melalui proses encoding (produksi pesan) dan decoding (interpretasi pesan) berdasarkan teori Stuart Hall. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Informan terdiri dari pasangan yang melakukan pernikahan siri, tokoh adat, dan pejabat terkait. Analisis data menggunakan model interaktif, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan proses encoding pernikahan siri dipengaruhi faktor ekonomi, budaya, dan agama. Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama karena biaya yang lebih rendah. Faktor budaya dan agama berperan penting dalam memberikan justifikasi moral dan spiritual. Proses decoding menghasilkan tiga posisi khalayak: dominant-hegemonic reading, (menerima pernikahan siri sesuai nilai dan norma), negotiated reading (menegosiasikan makna dengan mempertimbangkan konteks pribadi), dan oppositional reading (menolak pernikahan siri). Kesimpulannya, pergulatan identitas dalam pernikahan siri di Kampung Doyo Baru mencerminkan kompleksitas interaksi antara tradisi, modernitas, dan regulasi negara. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami dinamika pernikahan siri dan dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan terkait.
Copyright (c) 2024 Ahyar Ahyar, Hendra Yulia Rahman, M. Thohar Al Abza https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS PROGRAM POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) DI DESA NGLANDUK KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN
Kematian tertinggi di Indonesia disebabkan akibat Penyakit Tidak Menular. Sikap pemeritah untuk menekan angka penyakit tidak menular dengan memberikan kebijakan dan program pengendalian PTM di Indonesia. Dengan adanya Program Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Penyakit Tidak Menular (PTM) diharapkan dapat membantu penganggulangan permasalah tersebut. Permasalahan yang ada di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun terkait program ini adalah tidak memenuhi jumlah sasaran dan masyarakat kurang mengetahui manfaat program. Dari permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti tentang Efektivitas program Posbindu PTM dalam meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yakni dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara,observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu teori dari Richard M. Steers mengenai ukuran efektivitas dan indikator - indikator yang mempengaruhi efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berdasarkan Hasil penelitian Efektivitas Program Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Penyakit Tidak Menular (PTM) di Desa Nglanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dapat dikatakan efektif. Dalam pencapaian tujuan program sudah berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya program dari segi sasaran. Sosialisasi yang dilakukan sudah berjalan baik dan dengan melibatkan jajaran pemerintah Desa. Antusiasme dan kehadiran masyarakat sudah terlihat baik serta sarana dan prasarana program yang sudah memadai. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti mengharapkan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan koordinasi antar semua pihak yang terkait dalam program Posbindu PTM agar tetap berjalan dengan optimal dan efektif terkait dari program yang sudah banyak terealisasikan di Desa Ngelanduk Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun terlihat manfaat program yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Copyright (c) 2024 Marsha Fayola Bella Ivana, Suci Megawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Dampak APBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sosial
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial di Indonesia. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mendistribusikan sumber daya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji alokasi anggaran pada sektor-sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta dampaknya terhadap berbagai indikator sosial, termasuk tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa APBN memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan, namun efektivitasnya masih terkendala oleh masalah akuntabilitas dan ketidaktepatan sasaran dalam alokasi anggaran. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan APBN guna memaksimalkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia.
Copyright (c) 2024 Ani Irawan, Hana Siti Nabila , Yolla Maharany Irawan , Noer Apptika Fujilestari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENANAMAN BENTUK ANTI-KORUPSI DAN KEJUJURAN PADA GENERASI MUDA
Kejujuran sebagai aspek penting yang perlu ditanamkan dan dibiasakan sejak dini. Kejujuran merupakan nilai penting dalam pencegahan korupsi sejak dini di lingkungan besar maupun kecil. Korupsi yang di masa kini telah menjadi suatu penyakit sosial yang terjadi di Indonesia perlu dicegah sejak usia dini, sebagai pemimpin masa depan, harus menjadi teladan dan menjunjung tinggi integritas serta kejujuran. Penelitian ini berjudul "Penanaman Nilai Anti-Korupsi dan Kejujuran pada Generasi Muda" dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa SMA Negeri 87 Jakarta tentang pentingnya anti-korupsi dan kejujuran. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik survei kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 96,8% siswa memahami konsep kejujuran, 93,5% mengaku pernah tidak jujur, 100% menyatakan sudah bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan 93,5% percaya bahwa perilaku jujur sejak dini dapat mengurangi korupsi di Indonesia. Selain itu, 96,8% siswa percaya bahwa korupsi terjadi di sekitar mereka, 72,8% pernah menjadi saksi atau korban korupsi, 87,1% pernah mendapatkan sosialisasi anti-korupsi, dan 100% menyatakan sosialisasi tersebut mudah dipahami. Artikel ini bertujuan untuk mengulas pentingnya kejujuran yang perlu ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini sebagai pembiasaan berperilaku integritas tinggi untuk mencegah perilaku korupsi di masa depan serta dampak positifnya dalam pembangunan sosial dan profesionalisme.
Copyright (c) 2024 Syifa Amanda Salsabiila, Charissa Aulia Hantoro , Marsha Isnaini Salsabila , Subakdi Subakdi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ESENSI FILOSOFIS ARSITEKTUR MASJID AGUNG AL- MABRUR KABUPATEN SEMARANG : EVOLUSI, INOVASI DAN DAMPAK DALAM KEHIDUPAN SOSIAL
Masjid Agung Al – Mabrur Kabupaten Semarang merupakan masjid yang menggunakan pendekatan arsitektur tradisional jawa tengah perpaduan gaya pesisir utara serta gaya pedalaman yang di padukan dengan arsitektur filosofi islam. Keunikan Desain Arsitektur menjadi hal yang menarik untuk diteliti unsur filosofinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan esensi filosofis dalam detail bangunan Masjid Agung Al- Mabrur Kabupaten Semarang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, kualitatif dan analisis data objek. Pengambilan data dilakukan dengan cara penelitian, observasi objek, wawancara, studi literatur dari artikel jurnal, dan dokumentasi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Esensi Filosofis pada bangunan Masjid Agung Al – Mabrur adalah memiliki 99 tiang struktur penyangga masjid (filosofisnya : jumlah Asmaul Husna), dari lantai 1 ke 2 dihubungkan oleh dua tangga di depan dan belakang yang berjumlah 25 anak tangga (filosofisnya : jumlah Nabi dan Rasul). Bentuk atap Joglo tingkat 3 lancip (filosofisnya : Manusia berada di 3 Fase : Alam kandungan, dunia, akhirat) makna dari filosofis ini adalah bahwa manusia harus ingat “sangkan paraning dumadi, hidup adalah amanah, bukan sekedar kenikmatan semata. Di sudut atap masjid dihiasi 4 menara (filosofisnya : jumlah sahabat rasulullah). penelitian ini menunjukkan bahwa setiap bagian bangunan Masjid Al- Mabrur memiliki esensi filosofis yang berkaitan dengan pandangan hidup masyarakat islam. Evolusi dan Inovasi dari gaya arsitektur bangunan masjid memberikan sebuah gambaran unik. Dampak sosial bagi masyarakat sekitar akan terbangunnya Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang. Tujuan pembuatan artikel ini untuk menambah wawasan pembaca dalam memaknai esensi filosofi sebuah bangunan dan dampak yang berpengarug pada pengguna dan masyarakat sekitar bangunan masjid.
Copyright (c) 2024 Linda Dwi Wijayanti, Achla I’anatul Choiriyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TRANSAKSI JUAL BELI LUKISAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Toko Fiverr pawfauzan)
Transaksi jual beli lukisan digital dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang menggabungkan aspek seni dan ekonomi dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks transaksi ini. Pertama, seni dalam Islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti menghindari gambar yang menggambarkan makhluk hidup secara realistis, terutama Nabi atau makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, lukisan digital yang menghormati prinsip-prinsip ini dapat dianggap halal. Kedua, dalam Islam, transaksi bisnis harus adil dan transparan. Ini berarti bahwa dalam transaksi jual beli lukisan digital, harga dan kualitas lukisan harus jelas dan sesuai dengan nilai yang diberikan. Praktik-praktik yang melibatkan penipuan, penimbunan, atau manipulasi harga harus dihindari. Kesimpulannya, transaksi jual beli lukisan digital dalam perspektif hukum Islam dapat dijalankan selama transaksi dan seni tersebut memenuhi prinsip-prinsip agama, transaksi berjalan secara adil dan transparan, dan hak kekayaan intelektual dihormati. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang terkait dengan transaksi digital berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Copyright (c) 2024 Najmudin Najmudin, Abdul Rochim , Ahmad Muti https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS LAYANAN POSBAKUM DALAM MEMBANTU MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU
POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) berperan penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Bengkulu, dengan fokus pada faktor pendukung, kendala, dan rekomendasi untuk perbaikan. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini memanfaatkan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan menunjukkan bahwa POSBAKUM cukup efektif, meski masih terdapat hambatan dalam sosialisasi dan infrastruktur layanan.
Copyright (c) 2024 Faisal Rama Dani, Andela Z.A, Dwi Arlena Salsabila , Evta Navtalena , Pipi Susanti https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Pancasila sebagai Landasan Pembentukan Karakter dan Etika Sosial di Kalangan Generasi Muda Indonesia: Tantangan dan Implementasi di Era Digital
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan dalam pembentukan karakter dan etika sosial di kalangan generasi muda Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Perkembangan digital yang pesat telah memengaruhi perilaku dan pandangan hidup generasi muda, khususnya melalui penggunaan media sosial, yang seringkali memicu masalah seperti penyebaran informasi palsu, intoleransi, dan menurunnya nilai-nilai moral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang menelaah berbagai sumber akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan, memainkan peran penting dalam memperkuat karakter generasi muda. Namun, era digital juga menuntut inovasi dalam pendekatan pendidikan Pancasila agar relevan dengan dinamika yang ada. Oleh karena itu, sinergi antara pendidikan, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk membentuk generasi yang berintegritas di tengah era digital.
Copyright (c) 2024 Fanny Apriyani Daeli, Raja Oloan Tumanggor , Frangky Franscois , Florencia Sidharta, Alexandra Jessica Kelly , Felicia Ellen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MARKETPLACE ATAS HILANGNYA BARANG PESANAN DALAM PROSES PENGIRIMAN
Kemajuan serta berkembangnya perekonomian dalam bidang industry serta dagang telah sudah menunjukkan berbagai macam output yang bisa digunakan. Seiring mencuatnya perkembangan jaman, banyak perdagangan yang didukung oleh perkembangan teknologi yang pada akhirnya membuat jual beli menjadi lebih mudah. Hal ini bisa dinikmati dengan penggunaan internet sebagai penunjang kegiatan dagang jarak jauh. Dan pola jual beli bisa dilakukan meskipun tidak ada pertemuan langsung penjual dan pembeli. Masalah yang ada di riset ini adalah seperti apa pelindungan hukum untuk konsumen sebagai pemakai jasa kirim barang apabila barang yang dikirim hilang saat proses pengiriman Dan hasil dari riset ini yaitu setelah melewati berbagai langkah serta pemeriksaan kelayakan barabg pesanan, pesanan akan dikirimkan ke Alamat yang sudah dicantumkan sesuai dengan kesepakatan, jika pada saat dilaksanakannya kesepakatan itu terjadi wanprestasi, pihak jasa pengirim pesanan bertanggungjawab memberikan ganti kerugian dari pemesan barang. Para pihak bisa menyelesaikan masalah sesuai kesepakatan yang dibuat, Dan jika pesanan hilang ataupun rusak, maka agen pengiriman harus bertanggungjawab memberi ganti untuk barang hilang ataupun rusak dengan barang yang sama atau memberi ganti dengan biaya yang sama dengan barang.
Copyright (c) 2024 Irfan Ridha, Khadijah Hasibuan , Khairunnisa Khairunnisa, Muhammad Iqbal , Multisari Rambe, Munilka Septia , Nabil Fauzan , Nabila Wulandari , Pramita Sari , Puspita Sari , Putri Amalia Hasanah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN LEMBAGA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENDUKUNG BANK PADA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Artikel ini membahas peran hukum Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mendukung bank untuk mencegah tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sebagai lembaga independen, PPATK mempunyai tanggung jawab utama dalam mendeteksi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Kajian ini mengulas kerangka hukum yang mengatur hubungan antara PPATK dan bank, termasuk kewajiban bank dalam pelaporan transaksi serta mekanisme yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Melalui analisis normatif, artikel ini menyoroti tantangan yang dihadapi PPATK dalam menjalankan fungsinya, seperti keterbatasan koordinasi antar lembaga dan perkembangan teknologi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan sinergi antara PPATK, bank, dan otoritas terkait sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang.
Copyright (c) 2024 Erlinda Dyah Ayu Pitaloka Suprapdi, Nursaemah Nursaemah, Sellyne Revina Anggraini https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG TRANSPARAN
Transparansi dalam penegakan hukum merupakan aspek fundamental dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia, terutama dalam pengelolaan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kejaksaan Negeri Bengkulu memainkan peran penting dalam proses pemusnahan barang bukti, yang tidak hanya mencerminkan keberhasilan penyelesaian perkara pidana, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran dan kewenangan Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti, serta mengeksplorasi bagaimana mekanisme pemusnahan yang dilakukan mendukung terciptanya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemusnahan barang bukti dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa proses tersebut terbuka untuk pengawasan publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
Copyright (c) 2024 Lidia Damutri, Muhammad Rizky Fadilah, Farid Makhluf Farras, Helda Rahmasari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PENERAPAN PASAL TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI
Penelitian ini menganalisis penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana anak, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg dan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana asas tersebut diterapkan dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, serta menganalisis perbedaan putusan yang dihasilkan meskipun objek hukum serupa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada analisis peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penemuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam dua putusan tersebut tidak konsisten. Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg, asas lex specialis diterapkan dengan menjadikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai acuan utama. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, hakim memilih menggunakan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan hukum umum, dan mengesampingkan aturan yang lebih khusus. Variasi penerapan tersebut menimbulkan implikasi penting terhadap perlindungan hak anak dan keadilan hukum, khususnya terkait dengan tujuan rehabilitasi yang diutamakan dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi penerapan asas lex specialis dalam kasus anak untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih adil dan konsisten.
Copyright (c) 2024 Dyah Ayu Wulandari, Intan Inayatun Soeparna , Viola Azzahra Deavva , Thalia Ongko Wijoyo https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KESADARAN REMAJA TERHADAP DINAMIKA DEMOKRASI SUBSTANTIF DAN PENGIMPLEMENTASIAN MELALUI PEMILU UNTUK MEMBANGUN PARTISIPASI AKTIF DI ERA MODERN
Pelaksanaan kegiatan Project Based Learning (PjBL) yang berfokus pada sosialisasi pemilu di kalangan siswa kelas 12 di SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan pemilu sebagai salah satu sarana dan bagian penting dari demokrasi substantif. Kami berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru kepada siswa untuk lebih selektif dalam memilih pemimpin di masa depan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi ini mencakup survei, presentasi, dan kuesioner. Hasil kuesioner disajikan dalam bentuk tabel dan diagram lingkaran, yang menunjukkan persentase jawaban responden terkait pemahaman dan kesadaran mereka mengenai pemilu. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan demokrasi dalam membentuk sikap politik generasi muda dan menunjukkan dampak sosialisasi pemilu terhadap pandangan serta perilaku politik mereka. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan remaja.
Copyright (c) 2024 Fehima Jelila M., Rio Marlin R, Umi Zakiyah, M. Raditya Athalah , Subakdi Subakdi, Mulyadi Mulyadi, Suhaidi Suhaidi, Ronald Manalu https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Age Discrimination in the Recruitment Process and the Role of the Government
Penelitian ini mengkaji isu diskriminasi usia dalam proses rekrutmen di Indonesia. Lowongan kerja sering kali membatasi pelamar pada rentang usia yang sempit, sehingga mengecualikan pekerja berusia lanjut yang memenuhi syarat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengkaji diskriminasi usia dalam proses rekrutmen, data diambil dari dokumen relevan seperti jurnal dan sumber online lainnya. Penelitian ini menganalisis kelemahan bias usia dan menyoroti manfaat dari angkatan kerja yang beragam, termasuk pekerja berusia lebih tua yang berpengalaman. Studi menunjukkan pekerja yang lebih tua dapat menawarkan keterampilan, pengalaman, dan loyalitas yang berharga. Selain itu, undang-undang diskriminasi usia di negara-negara lain telah terbukti meningkatkan prospek pekerjaan bagi pekerja lanjut usia. Pemerintah Indonesia perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam mengatasi diskriminasi usia. Penelitian ini mengusulkan dua strategi utama: (1) legislasi, untuk menerapkan peraturan yang secara eksplisit melarang diskriminasi usia dalam perekrutan. Hal ini akan menyelaraskan Indonesia dengan negara-negara maju lainnya dan melindungi hak-hak pekerja, dan (2) affirmative action, dengan mempertimbangkan penerapan kuota untuk mempekerjakan pekerja yang lebih tua, khususnya di perusahaan-perusahaan besar. Hal ini dapat menjadi langkah sementara untuk mengatasi kekurangan talenta saat ini dan mendorong praktik perekrutan yang inklusif.
Copyright (c) 2024 Salma Azzahra https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KESALAHAN EKSPEDITUR SAAT KIRIM PAKET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pada skripsi ini, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kesalahan Ekspenditur Saat Kirim Paket Menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dilatar belakangi oleh transaksi online yang dimana membutuhkan pihak ketiga yaitu ekspeditur berperan sebagai distributor dalam jual beli online, bertanggung jawab penuh harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang pengiriman yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya. Apabila terjadi kesalahan saat mengirim paket pihak konsumen wajib menyertakan barang bukti namun apabila langkah tersebut tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yaitu memberikan somasi tertulis kepada pihak ekspeditur yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah, Bagaimana peran ekspeditur dalam transaksi di platform e-commerce dan bagaimana peran hukum apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh ekspeditur pada saat kirim paket. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif serta menggunakan jenis pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach dan Case Approach. Tujuan penelitian yakni mengetahui peran ekspeditur dalam transaksi di platform e-commerce dan mengetahui peran hukum dalam perlindungan konsumen terhadap kesalahan ekspeditur ketika pengiriman paket. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini studi kepustakaan serta analisa bahan hukum dengan dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan terhadap kasus yang menjadi fokus kajian. Hasil penelitian ini, peran ekspeditur memiliki kewajiban untuk mengirim barang dari pengirim dan diserahkan ke penerima barang dengan tepat waktu dalam kondisi baik pengecekan jenis barang, berat barang, ukuran barang serta alamat pengirim dan penerima. Selanjutnya, Ekspedisi bertanggung jawab setiap kerugian yang timbul, dapat diselesaikan dengan 2 hal penyelesaian melalui sengketa dan peyelesaian diluar sengketa.
Copyright (c) 2024 Mochammad Alif Bushtomy, Rommy Hardyansah , Budi Handayani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya tindakan bullying atau penindasan yang dilakukan melalui media digital yang biasa disebut dengan cyberbullying, dan anak-anak sebagai korbannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum dan faktor-faktor penyebab anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying serta untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik keabsahan data yang dilakukan untuk menguji data yang diperoleh dengan cara credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terkait tindak pidana cyberbullying terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Faktor-faktor penyebab anak sebagai korban tindak pidana yaitu dari faktor lingkungan atau budaya, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor internal diri sendiri, faktor perkembangan teknologi, faktor modernisasi, faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang cybercrime dan faktor penegak hukum. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying yaitu belum adanya laporan atau pengaduan kepada pihak Kepolisian, sehingga polisi tidak bisa menindaklanjuti dan pembatasan kewenangan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).
Copyright (c) 2024 Bambang Hermanto, H. Sudja’i Sudja’i , Budi Handayani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki peran yang signifikan dalam menjamin kelancaran dan keadilan proses Pilkada. Salah satu unit yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan integritas dalam Pilkada adalah bidang intelijen Kejaksaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran bidang intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam memantau dan menangani potensi penyalahgunaan kekuasaan, tindak pidana korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya yang dapat merusak jalannya Pilkada. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini mengkaji peran, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam menjaga keadilan dan integritas pada saat akan dilaksanakannya Pilkada.
Copyright (c) 2024 Raudhatul Alawwiyah, Tiara Permata Sari, Nurul Anissa, Resadika Herlambang Fahriansyah, Helda Rahmasari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DINAMIKA LEGISLASI QANUN JINAYAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM NASIONAL INDONESIA
Penelitian ini membahas dinamika legislasi Qanun Jinayah di Aceh dalam kaitannya dengan hukum nasional Indonesia, yang berada dalam kerangka otonomi khusus Aceh sebagai wujud penerapan hukum Islam dengan karakteristik lokal. Menggunakan metode penelitian deskriptif, studi ini mengkaji proses legislasi Qanun Jinayah yang dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya lokal, serta dampaknya terhadap keselarasan hukum nasional dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam menyelaraskan Qanun Jinayah dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayah sering kali menimbulkan potensi konflik norma antara hukum lokal dan hukum nasional, sehingga dibutuhkan pendekatan dialogis yang menekankan prinsip keadilan, keberagaman, dan hak asasi manusia untuk mencapai harmoni hukum di Indonesia.
Copyright (c) 2024 Deden Najmudin, Farhan Al-Khalik Akmal, Nisa Afifah Sofyani , Zaskia Herlia Ramadhani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
BESUK PANTAI DAN SUNGAI NASYIATUL AISYIYAH JAWA TIMUR MENDORONG EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY
Produsen memiliki tanggung jawab besar terhadap sampah karena sudah diatur tentang Extended Producer Responsibility (EPR) atau Tanggung Jawab Produsen yang diperluas yang merupakan kebijakan lingkungan yang mengharuskan produsen bertanggung jawab atas produk mereka dari awal hingga akhir masa pakainya. Hasil dari brand audit sampah dari aksi besuk sungai dan pantai yakni jenis sampah non merk yang ditemukan terbesar adalah sampah tekstil dengan total berat 20 kilogram. Sampah ini meliputi pakaian bekas, potongan kain, hingga limbah tekstil lain yang sulit terurai. Kemudian disusul kertas minyak seberat 7,5 kilogram dan pecahan botol kaca sebesar 5,5 kilogram. Untuk sampah yang memiliki brand ditemukan dari besuk sungai, ada 4 merek yang mendominasi adalah merek Aqua (PT Tirta Investama) dengan 348 bungkus, diikuti Yupi (PT Yupi Indo Jelly Gum) sebanyak 264 bungkus, Jasjus (PT Karunia Alam Segar) sebanyak 230, dan Indomie (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk) sebanyak 184. Hasil ini mendorong Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur melalui gerakan Merdeka Sampah untuk mendorong produsen bisa melaksanakan tanggung jawabnya, sedangkan untuk masyarakat adalah dengan melakukan gaya hidup ramah lingkungan.
Copyright (c) 2024 Zahrotul Janah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
FIQIH JENAZAH LENGKAP DAN BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM YANG TERKAIT
Kematian adalah takdir yang pasti bagi setiap makhluk hidup, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yang mengingatkan umat manusia untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi akhir hidup. Dalam Islam, pengurusan jenazah yang meliputi empat tahap utama, yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan, merupakan kewajiban fardhu kifayah yang harus segera dilaksanakan jika ada yang meninggal. Islam juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada orang yang sedang sakit, karena sakit dianggap sebagai ujian serta bentuk kasih sayang dari Allah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara pengurusan jenazah dalam Islam, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta permasalahan hukum yang muncul, seperti pembongkaran kuburan dalam kondisi tertentu dan cara penanganan jenazah yang masih memiliki janin hidup. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan kedalaman ajaran Islam terkait pengurusan jenazah, serta untuk memberikan panduan yang lebih jelas dalam menghadapi permasalahan praktis terkait dengan hukum dan tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat Islam.
Copyright (c) 2024 Regina Trismayanti, Aisyah Firdayanti, Syabira Ababil, Melinda Agustin, Nelson Falando, Uday Salman Alfarisi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA GOA JEGLES DI DESA KELING, KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI
Partisipasi masyarakat Desa Keling dalam pengembangan wisata Goa Jegles belum maksimal, karena keterbatasan anggaran, waktu, dan sumber daya. Minimnya partisipasi mengakibatkan wisata Goa Jegles belum mampu memberikan dampak ekonomi secara signifikan kepada masyarakat Desa Keling. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori dari Cohen dan Uphoff dikutip (dalam Setiawan, 2023), dengan 4 indikator, yaitu: pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Hasil temuan penelitian adalah pengambilan keputusan pada wisata Goa Jegles, telah memenuhi aspek-aspek dalam partisipasi masyarakat. Kontribusi masyarakat secara umum juga telah terlibat aktif, seperti: kerja bakti dan pembangunan sarana prasarana wisata Goa Jegles. Meski demikian, terdapat inkonsistensi pengelolaan dan menurunnya tingkat disiplin dari Pokdarwis yang bertanggung jawab sebagai pengelola serta representatif masyarakat Desa Keling. Sehingga menyebabkan ketidakjelasan mekanisme pembagian dana jasa (gaji) kepada masyarakat yang terlibat pengelolaan secara langsung yang dikarenakan minimnya jumlah pengunjung. Rekomendasi penelitian adalah restrukturalisasi Pokdarwis agar pengelolaan dapat berjalan secara efektif, pemberian reward dan punishment, intervensi Pemerintah Desa Keling mengenai sumber daya, dan pengembangan inovasi metode promosi wisata Goa Jegles agar dapat meningkatkan jumlah pengunjung serta berdampak positif pada besaran dana jasa (gaji) para pengelola.
Copyright (c) 2024 Vita Indriani Marchanda, Muhammad Farid Ma'ruf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PROMOSI DESA WISATA WAE REBO
In the current digital era, tourism promotion through Instagram social media has become an effective strategy to introduce tourist destinations to a broader audience. Promotion is considered effective when it succeeds in achieving its intended goals. To assess the effectiveness level of a promotional medium, an in-depth measurement of its effectiveness is necessary. This research aims to measure and assess the effectiveness of Instagram @waerebo.official as a promotional medium for the Wae Rebo Tourism Village using the EPIC Model, which consists of empathy, persuasion, impact, and communication. The measurement of promotional effectiveness through the EPIC model method is conducted by first calculating the average values of the empathy, persuasion, impact, and communication dimensions. Subsequently, the EPIC rate value is determined to evaluate how effective the promotion has been. Data collection techniques include observation, interviews, questionnaires, and literature review. The sampling technique used in this research is convenience sampling, with a total of 98 respondents. Data analysis uses descriptive statistical analysis with a quantitative approach, including validity testing, reliability testing, and analysis through the EPIC model. The research results indicate that the promotion was considered effective, with an EPIC rate score of 4.10. The empathy dimension achieved an average score of 4.30 (very effective), the persuasion dimension scored an average of 4.11 (effective), the impact dimension scored 3.65 (effective), and the communication dimension scored 4.33 (very effective).
Copyright (c) 2024 Frenandino Axelarios Caino Hartono, Ida Bagus Suryawan, Made Sukana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI SISTEM DESTINASI WISATA PARIWISATA DIGITAL (SIDETA) UNTUK OPTIMALISASI PARIWISATA DI KOTA PADANG
Di Indonesia, kemajuan teknologi tidak hanya memengaruhi kehidupan sehari-hari orang, tetapi juga dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah dalam bentuk E-Government. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan E-Government untuk mengelola pariwisata Kota Padang. Penelitian ini didasarkan pada peluncuran aplikasi Sistem Destinasi Wisata (SIDETA) oleh Dinas Pariwisata Kota Padang pada tahun 2021 dalam upaya untuk menarik lebih banyak wisatawan lokal dan internasional ke Kota Padang. Penelitian ini meneliti bagaimana aplikasi SIDETA digunakan dan dioptimalkan di Dinas Pariwisata Kota Padang. Berbagai fitur aplikasi SIDETA memudahkan akses ke informasi pariwisata seperti yang memuat fitur home, fitur profil kota, fitur dinas, fitur destinasi wisata, fitur event, fitur kuliner dan shopping, fitur seputar padang, fitur publikasi, dan fitur video. Namun, beberapa masalah utama muncul selama proses implementasi, seperti pengenalan aplikasi, kurangnya sosialisasi, dan masalah integrasi data. Selain itu, penelitian ini menemukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini. Upaya-upaya ini termasuk meningkatkan aksesibilitas informasi, menggunakan teknologi canggih seperti VR dan AR, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam industri pariwisata. Data non-numerik seperti simbol, kata-kata, dan gambar dikumpulkan untuk mengupas dan menganalisis peristiwa sosial dalam tulisan ini. Metode ini digunakan dengan menginterpretasikan pengalaman, makna, dan konteks sosial yang dikaji. Dengan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara, studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pariwisata Kota Padang, sistem Destinasi Wisata (SIDETA), yang merupakan bentuk pariwisata digital, digunakan. Ini termasuk menyediakan informasi melalui situs web resmi dan melakukan aktivitas promosi pariwisata secara digital.
Copyright (c) 2024 Audri Putri Zalino, Nadiya Triyana , Nurul Suci Ramadhani , Rahmadhona Fitri Helmi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE: TANTANGAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
Adanya platform media sosial dan fasilitas internet memudahkan komunikasi dan informasi di seluruh dunia. Namun, hal ini juga memberikan peluang terjadi kejahatan, salah satunya ialah kejahatan kekerasan berbasis gender online (KBGO). Salah satunya ialah yang dialami oleh Nimas Sabella yang menjadi korban KBGO oleh Adi Pradita. Hal ini menjadi contoh bahwasannya kekerasan seperti ini rentan terjadi kepada perempuan yang menjadi korbannya dibandingkan laki-laki. Jika kita menilik lebih dalam, akar penyebab utamanya adalah adanya ketidaksetaraan gender (diskriminasi gender) di dalam lingkungan dan tatanan sosial. Perempuan dianggap emosional, cengeng, tidak bisa mengambil keputusan yang penting dan suka digoda. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa hal yang biasa jika perempuan digoda oleh laki-laki. Hal inilah yang membuat adanya potensi tinggi terhadap kaum perempuan untuk menjadi sasaran perbuatan tidak bermoral ini. KBGO ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi penegakan Hak Asasi Manusia yaitu melanggar hak setiap orang untuk hidup bebas dari ancaman dan ketakutan. Negara bertanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya secara utuh dan setara. Karena itu kita membutuhkan perlindungan hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia untuk membentengi korban dari perilaku menyimpang tersebut.
Copyright (c) 2024 RZM Paldo Salasa Putra, Muhammad Tri Irmansyah , Afifah Salsabila , Jingga Salsabila, Adnin Putri Fatinah , Azzahra R Nurmaleha https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI AKIBAT PENCURIAN PASIR LAUT OLEH DUA KAPAL KERUK (DRAGGER) BERBENDERA SINGAPURA
Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah, termasuk sumber daya kelautan yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, eksploitasi ilegal oleh pihak asing, seperti pencurian pasir laut, menimbulkan tantangan ekonomi dan lingkungan yang besar. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencurian pasir laut, dengan fokus pada tanggung jawab korporasi berdasarkan hukum Indonesia dan standar hukum internasional. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis data kualitatif, penelitian ini menyoroti penerapan doktrin strict liability dan vicarious liability dalam menangani kejahatan korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat secara efektif mencegah aktivitas ilegal dan melindungi kepentingan publik dengan meminta pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Pendekatan ini menekankan pentingnya sanksi yang proporsional untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Copyright (c) 2024 Yunizar Falevi, Fadzal Mutaqin, Bagas Febriyanto, Theresia Gabriella, Danil Erlangga Mahameru, Nida Syahla Hanifah, Handoyo Prasetyo https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KASUS MARIO DANDY DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI: KESENJANGAN SOSIAL, KEKUASAAN, DAN IDENTITAS BUDAYA
Kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora menjadi sorotan publik. Pasalnya kasus tersebut menuai banyak kontroversi karena sang pelaku memiliki latar belakang dari keluarga yang terpandang. Penelitian ini akan fokus membahas tentang putusan hakim terkait kasus penganiayaan tersebut dengan metode analisis yuridis serta membahas dari perspektif sosiologi dan antropologi. Jika melihat hasil putusan akhir Mario Dandy, terdapat beberapa pasal yang telah dilanggar oleh Mario Dandy. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 Tentang Penganiayaan hingga Pasal 355 Tentang Penganiayaan Berat. Dalam putusan akhir Mario Dandy, terdakwa tidak memiliki celah hukum untuk bebas karena tidak ada hal-hal yang dapat meringankan putusan terdakwa Mario. Dalam kasus tersebut jelas merupakan kasus penganiayaan berat karena berdampak pada fisik serta psikologis korban. Tidak hanya kerugian immateriil yang dirasakan oleh korban namun juga kerugian materil. Diketahui dana yang digunakan untuk pengobatan David Ozora mencapai 1,2 miliar. Berdasarkan putusan akhir sidang Mario Dandy, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Dengan ancaman penjara maksimal tersebut, masyarakat dapat merasa puas karena latar belakang sosial ekonomi Mario Dandy tidak memengaruhi putusan hakim. Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai faktor – faktor penyebab perilaku penganiayaan Mario Dandy yang dianalisis melalui perspektif sosiologi dan antropologi hukum.
Copyright (c) 2024 Victory Krusita, Alice Andita , Imelda Yunita , Sekarlita Prabhaningrum , Jessyca Balqis , Chairunnisa Ardiyanti , Ecclesia Geraldine , Naomi Olivia , Aura Nafisha , Mulyadi Mulyadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN PEMUDA DALAM MEMAJUKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA
Pemuda, khususnya mahasiswa, memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Artikel ini mengkaji kontribusi pemuda melalui berbagai pendekatan, seperti keterlibatan dalam organisasi kampus, kolaborasi dengan komunitas pemuda, dan pemanfaatan teknologi digital dalam advokasi HAM. Dengan mengatasi tantangan yang dihadapi, pemuda dapat mendorong budaya penghormatan terhadap HAM yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Artikel ini memberikan analisis teoretis dan praktis tentang strategi yang dapat dilakukan pemuda untuk memperkuat HAM di Indonesia.
Copyright (c) 2024 Irene Felicia Xaviera, Rosa Erlinda Sabarani, Sylviona Meiriska, Shaiba Nanda Febiola, Jeims Hiskia Karo Sekali https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TRANSFORMASI HUKUM DI ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DAN MENCARI SOLUSI INOVATIF
Perkembangan teknologi di era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum, dengan meningkatkan akses dan efisiensi pemrosesan data. Namun, tantangan baru seperti keamanan dan privasi data juga muncul. Oleh karena itu, solusi inovatif diperlukan untuk menyesuaikan hukum dengan kemajuan teknologi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplanasikan tentang: (1) perkembangan era digital menimbulkan tantangan bagi sistem hukum yang ada; (2) solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk menanggapi tantangan hukum di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif untuk menganalisis fenomena yang berkaitan dengan transformasi hukum di era digital, menggunakan data sekunder berupa literatur, jurnal, dan regulasi hukum dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan perkembangan hukum di era digital, mencakup peraturan hukum yang sudah ada, artikel ilmiah, dan laporan terkait inovasi hukum di dunia internasional. Hasil penelitian menyatakan, era digital telah mengubah masyarakat, menyebabkan perubahan dalam komunikasi, bisnis, dan interaksi sosial. Namun, era ini juga menimbulkan pertanyaan hukum tentang data pribadi, keamanan informasi, hak kekayaan intelektual, dan akuntabilitas. Indonesia, negara yang berdasarkan hukum, menghadapi tantangan dalam hal privasi, perlindungan data, keamanan siber, dan hak cipta. Kerja sama internasional sangat penting untuk mengatasi kejahatan siber, meningkatkan akuntabilitas, dan menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan konten yang berbahaya.
Copyright (c) 2024 Rivalino Aji Wijaya, Rafi Aqila Abyano, Mahfudz Rizal Setiawan, Arif Wicaksono, Lucky Sandiva, Muhammad Al Huda https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE: SOLUSI HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Jual-beli online sebagai solusi praktis dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital menawarkan kemudahan bertransaksi kapan saja dan di mana saja, sering kali dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasar tradisional. Namun, di balik keuntungan tersebut, transaksi jual-beli online juga menyimpan risiko, terutama terkait potensi penipuan dan wanprestasi. Konsumen sering menjadi pihak yang dirugikan akibat keterbatasan dalam memastikan kondisi barang serta penjual yang tidak diketahui identitasnya, yang menyulitkan penagihan tanggung jawab ketika perjanjian dilanggar. Penelitian ini mengkaji peran hukum tertulis dalam melindungi konsumen dari wanprestasi dalam jual-beli online, dengan menitikberatkan pada kejelasan dan kepastian hukum. Tujuan penelitian adalah memberi solusi kepada konsumen atas permasalahan hukum yang mereka dapatkan saat sedang melakukan jual-beli online, terkhusus dalam kasus wanprestasi.
Copyright (c) 2024 Kriffirgy Valian Genias, Filzah Risky Amalina, Jhaviera Latifa Jofit, Muhammad Syarafi Izazi Yorika, Elisatris Gultom https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA
Artikel ini membahas peran hukum internasional dalam pencegahan konflik antara Israel dan Palestina serta faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Dalam konteks ini, hukum internasional mencakup berbagai instrumen, seperti resolusi PBB, perjanjian bilateral, dan hukum humaniter internasional, yang dirancang untuk mengurangi ketegangan dan mempromosikan perdamaian. Artikel ini menganalisis peran hukum internasional dalam melakukan pencegahan konflik Israel dan Palestina. Selain itu, diidentifikasi beberapa faktor penghambat, termasuk kurangnya kemauan politik, ketidaksepakatan internasional, dan dinamika politik lokal yang kompleks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hukum internasional memiliki potensi besar untuk memfasilitasi penyelesaian damai, keberhasilannya sangat tergantung pada kerjasama internasional dan komitmen dari kedua belah pihak yang berkonflik.
Copyright (c) 2024 Bagus Mas Fufah, Septya Eleyna Sinka https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS HUKUM DALAM PELAKSANAAN LELANG ONLINE TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
Proses penyelenggaraan dan perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mekanisme pelaksanaan lelang. Lelang online telah menjadi alternatif yang semakin populer karena menawarkan kemudahan akses dan efisiensi waktu. Namun, penerapan lelang online di Indonesia menghadapi berbagai implikasi hukum dan tantangan yang perlu diatasi bagaimana regulasi hukum yang mengatur pelaksanaan lelang serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pelaksanaan lelang online di Indonesia, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta memberikan saran untuk memperbaiki kerangka regulasi yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini bahwa meskipun lelang online memberikan banyak keuntungan, terdapat isu-isu hukum yang kompleks seperti perlindungan konsumen, keabsahan dokumen elektronik, dan keandalan sistem informasi. Tantangan lain termasuk kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, serta kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan peserta lelang. Saran yang diberikan meliputi peningkatan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, pengembangan teknologi yang lebih aman, serta edukasi yang lebih luas bagi masyarakat tentang mekanisme lelang online.
Copyright (c) 2024 Muhammad Audiva https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Desa Wisata Pulau Belimbing di Kabupaten Kampar, Riau, menjadi fokus penelitian ini karena perannya yang signifikan dalam pelestarian budaya Melayu dan pengembangan pariwisata lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena budaya melalui kegiatan Culture Experience, yang melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan tradisi lokal seperti kuliner dan kerajinan tangan, tetapi juga menciptakan pengalaman edukatif bagi wisatawan. Masyarakat setempat, melalui partisipasi aktif dalam kegiatan wisata, berhasil mempertahankan identitas budaya mereka sambil meningkatkan pendapatan ekonomi. Pembahasan mengungkapkan bahwa interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal memperkuat hubungan sosial dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya. Kesimpulannya, Desa Wisata Pulau Belimbing berkontribusi pada upaya pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah mengeksplorasi dampak jangka panjang dari pariwisata terhadap budaya lokal serta mengembangkan program yang lebih terstruktur untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian tradisi mereka.
Copyright (c) 2024 Afrila Aleksa, Dela Tika, Elen Septia Sari, Elsa Maharani, Nayla Zahra, Elmustian Elmustian https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Hak maternitas adalah hak asasi manusia yang secara khusus dimiliki oleh perempuan terkait dengan fungsi reproduksi mereka, seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Di Indonesia, hak maternitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep dan regulasi terkait hak maternitas, implementasi, serta tantangan atau kendala hak maternitas di tempat kerja. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyak pekerja perempuan masih belum mendapatkan hak maternitas yang memadai, bahkan beberapa perusahaan menghambat pekerja perempuan untuk mengambil cuti hamil atau menyusui kemudian pelaksanaan hak maternitas bagi perempuan yang bekerja di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak maternitas.
Copyright (c) 2024 Ravi Fadliyansyah, Ade Venny Darma Putri, Ristya Chayani, Annisa Hafizhah, Rosmalinda Rosmalinda https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
REPRESENTASI NASIONALISME DALAM FILM RUDY HABIBIE (STUDI ANALISIS SEMIOTIKA FERDINAN DE SAUSSURE)
Semiotika merupakan ilmu dalam metode analisis untuk mempelajari simbol-simbol. Para peneliti berencana menganalisis film tersebut berdasarkan kajian semiotika Ferdinand de Saussure. Film yang akan dipelajari oleh peneliti yakni “Rudy Habibie”. Alasan peneliti menelaah film ``Rudy Habibie'' yakni oleh sebab film tersebut menceritakan kisah nyata yang diambil langsung dari kehidupan presiden ketiga Indonesia, Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie. Film Rudy Habibie termasuk nominasi Film Terbaik Festival Film Indonesia (FFI) 2016. Film ini mencapai total 2 juta penonton hanya dalam satu bulan. Film ``Rudy Habibi'' menggambarkan Habibi sebagai sosok yang bergerak dan berjiwa nasionalis. Peneliti sengaja memilih topik nasionalisme karena semangat dan kecintaan generasi muda terhadap bangsanya mulai memudar. Penggambaran nasionalisme dalam film Rudy Habibi pendekatannya menerapkan analisis semiotik dan metode kualitatif. Semiotika Ferdinand de Saussure yang diterapkan peneliti merupakan teori akuntansi yang terdiri dari tanda dan simbol, simbol dan realitas atau makna eksternal. Peneliti akan menggunakan analisis teori akuntansi untuk memilih adegan-adegan yang menggambarkan nasionalisme dari film-film Rudi Habibie. Kajian mengenai penggambaran nasionalisme dalam film-film Rudy Habibie mengungkapkan adanya penggambaran nasionalisme seorang Habibie yang tercermin pada dirinya jelas sangat kuat dengan adanya bukti keinginan Habibie untuk membangun industri dirgantara di negara Indonesia selain itu Habibie juga ingin meningkatkan sumber daya manusia lewat potensi anak-anak muda Indonesia yang kuliah di luar negeri. Habibie juga menunjukkan sikap nasionalismenya dengan falsafah hidupnya yang diambil dari kedua orang tuanya yaitu “jadilah mata air” yang artinya dapat bermanfaat bagi orang lain.
Copyright (c) 2024 Miftahul Ulum, Abu Amar Bustomi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penegakkan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memastikan bahwa hak-hak prosedural fundamental, termasuk hak privasi, hak atas sidang yang adil dan tidak memihak, dan kerahasiaan informasi bisnis, dilindungi. Pengamanan prosedural merupakan prasyarat bagi kebijakan persaingan yang efektif. Dalam ranah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), berbagai praduga fakta dapat diterapkan. Misalnya, pangsa pasar yang tinggi dapat menimbulkan praduga dominasi atau ilegalitas penggabungan. Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus persaingan usaha sangat bervariasi di Indonesia. Namun, standar peninjauan yang berbeda dapat berlaku untuk kedua jenis masalah tersebut. Mungkin lebih sulit untuk membatalkan temuan fakta oleh pengadilan yang lebih rendah.
Copyright (c) 2024 Dhafa Akbar Fubian, Rowlan Takaya https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN PETUGAS POS ATAS DALAM MENANGANI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA KOTA MARTAPURA
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), khususnya Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura, menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Gangguan keamanan umumnya bersumber dari perilaku narapidana atau tahanan yang berada di dalam Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis petugas pos atas dalam mengatasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat terjadi secara tiba-tiba, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas dalam menjalankan tugas di pos atas Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran petugas pos atas telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional. Namun, sejumlah kendala masih menghambat pelaksanaan tugas tersebut, termasuk masalah kelebihan kapasitas penghuni (overcrowded), keterbatasan sarana dan prasarana keamanan, kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta ancaman eksternal seperti penyelundupan narkoba atau barang terlarang lainnya. Kendala-kendala ini dapat berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura.
Copyright (c) 2024 M.Sirajul Munir, Dara Pustika Sukma https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI REGULATOR DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI DANA (LENDER) PADA TRANSAKSI PEER-TO-PEER LENDING DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022
Keberadaan inovasi financial technology atau keuangan berbasis teknologi telah melahirkan sistem peer-to-peer lending atau yang selanjutnya popular sebagai P2P Lending. Sistem peer-to-peer lending menyediakan wadah atau platform bagi para pemberi pinjaman (lender) dan peminjam dana (borrower) untuk saling memberi dan meminjam dana. Platform yang disediakan oleh P2P Lending bertindak sebagai wadah yang mempertemukan antara lender dan borrower, yang di dalamnya para lender dapat memilih borrower mana yang hendak diberi pinjaman dana sesuai dengan profil yang telah disortir oleh penyelenggara atau server dan ditampilkan pada platform. Lender akan memperoleh keuntungan dari bunga yang akan dibayar oleh borrower. Mekanisme ini juga tentunya tidak jarang menimbulkan kerugian bagi lender dikarenakan keputusan untuk memilih borrower sepenuhnya diserahkan pada lender dan adanya risiko gagal bayar. Risiko besar seperti ini mengindikasikan kurangnya perlindungan hukum bagi para lender mengingat kemungkinan kerugian cukup besar yang berisiko untuk mereka alami. Hal ini juga terjadi akibat terbatasnya identitas para borrower tersortir yang ditampilkan oleh penyelenggara pada platform. Saat ini, regulasi mengenai P2P Lending baru diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Copyright (c) 2024 Surwangi Resti Anggun Saputri, Rio Prasetyo Mukti , Kriffirgy Valian Genias , Nurhidayah Muhcti , Nazila Rizka Hidayat, Addrey Ben https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
RUMAH LONTIOK: JEJAK WARISAN ADAT MELAYU YANG TAK LEKANG OLEH WAKTU SEBAGAI SIMBOL KEHIDUPAN BERADAT DALAM TRADISI MELAYU
Di Desa Pulau Belimbing, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau rumah Lontiok adalah rumah adat khas Melayu yang memiliki nilai budaya dan filosofis yang mendalam. Rumah adat lontiok Ini adalah simbol kehidupan tradisional masyarakat Melayu. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari secara menyeluruh sejarah, filosofi, dan makna dari arsitektur Rumah Lontiok, serta betapa pentingnya melestarikannya dalam era modern. Dengan atap melengkung yang menyerupai perahu terbalik, rumah Lontiok tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga berfungsi sebagai simbol keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan dan satu sama lain. Rumah adat ini juga menunjukkan status sosial, identitas budaya, dan nilai moral masyarakat Melayu Kampar. Metode etnografi, analisis sejarah, dan semiotika digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi visual, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Lontiok memiliki banyak elemen simbolis, seperti bentuk atap, tiang, ruang, dan dekorasi. Elemen-elemen ini mencerminkan perspektif masyarakat, hubungan sosial, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk mempertahankan dan mempertahankan warisan budaya Melayu sebagai bagian dari identitas bangsa, pelestarian Rumah Lontiok sangat penting. Artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya ini dan menyarankan cara untuk memperkuat upaya pelestarian dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Rumah Lontiok untuk generasi berikutnya.
Copyright (c) 2024 Putri Delia, Fitri Kamisah , Nur Aina , Dwi Puja Lestari , Neldia Zamriati , Elmustian Rahman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MENJELAJAHI DESA WISATA PULAU BELIMBING DARI TRADISI MENGGELEK TOBU SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MELALUI STUDY CULTURE EXPERIENCE
Peneltian ini bertujuan untuk menelusuri lebih jauh tentang tradisi menggelek tobu yang ada di Kabupaten kampar, Kecamatan Kuok, Desa Wisata Pulau Belimbing yang sudah ada sejak lama. Menggunakan metode kualitatif etnografi yang memberikan gambaran mendalam tentang kebudayaan suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung ke tempat tersebut pada kegiatan study culture experience. Obsevasi langsung memungkinkan pengumpulan data dengan partispasi, interaksi, dan wawancara terhadap masyarakat lokal setempat. Sehingga informasi yang di dapat akan lebih mendetail dan rinci. Desa wisata pulau belimbing menawarkan banyak keindahan dari berbagai tradisi adat yang memperkaya wawasan. Salah satunya Tradisi menggelek tobu, dilaksanakan menjelang bulan ramadhan dengan tujuan untuk menghasilkan gula alami atau disebut nisan, bahkan dijadikan pula oleh pemuda pemudi setempat sebagai ajang untuk mencari jodoh. Pada saat proses berlangsung banyak sekali nilai-nilai yang dapat diambil sebagai contoh bagi generasi muda ke depannya, mulai dari semangat gotong royong dan rasa kebersamaan yang terjalin antar masyarakat, maka dapat dijadikan sebagai sumber kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Copyright (c) 2024 Jania Ningsih, Inggri Selpi Arianti , Intan Cahyani , Nabila Ramadhani , Nabila Melyani , Elmustian Elmustian https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGUATAN OTONOMI DESA SEBAGAI PILAR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI ERA DESENTRALISASI
Kebijakan desentralisasi memberikan peluang besar bagi desa untuk mengelola potensi lokal melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, implementasi otonomi desa masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya kapasitas sumber daya manusia dan dukungan hukum yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan otonomi desa sebagai pilar kesejahteraan masyarakat desa di era desentralisasi. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi literatur dari berbagai sumber hukum dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan otonomi desa memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.¹
Copyright (c) 2024 Eki Priady Sinaga, Melvin Dhiva Ananda , Ulfha Aziza , Faisal Rama Dani , Desi Hafizah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TRADISI SEKUJANG SUKU SERAWAI DI AMBANG KEPUNAHAN
Sekujang merupakan tradisi tahunan yang diadakan oleh masyarakat Suku Serawai di Kabupaten Seluma dan juga masyarakat di Kepahyang tradisi ini bertujuan untuk mendoakan jemo putus (orang yang putus silsilahnya, orang mati karena kecelakaan, orang yang mati namun tidak ditemukan mayatnya, dan lainnya). Tradisi sekujang dulunya dilaksanakan tidak kurang dari tujuh desa di Kabupaten Seluma dan Kepahyang. Penelitian ini merupakan hasil usaha dokumentasi Sekujang sebagai sastra lisan yang terancam punah. Data mengenai sejarah, asal usul, tata cara Sekujang, dan pergeseran nilai yang terjadi dalam sekujang diperoleh melalui sumber yang menyatakan dengan cara wawancara dengan teknik simak cakap dan juga mencari sumber yang memiliki pembahasan yang sama mengenai tradisi Sekujang. Selain itu observasi dan dokumentasi untuk merekam dan menunjukkan kondisi sebenarnya dalam ritual Sekujang. Hasil penelitian berhasil menemukan bahwa hilangnya adat Sekujang di beberapa desa salah satunya diakibatkan oleh meninggalnya ketua yang membawa pengetahuan tentang tradisi Sekujang sehinggatradisi sekujang jarang terlihat lagi. Tradisi Sekujang dilakukan dalam memaknai dari beberapa cerita leluhur yang memiliki nilai-nilai moral budaya lokal sehingga ditradisikan menjadi tradisi Sekujang.
Copyright (c) 2024 Niken Penia Herera https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEINDAHAN ALAM DALAM TRADISI DAN ADAT JAWA TIMUR
Artikel ini bertujuan untuk mengakji hubungan antara keindahan alam Jawa Timur dengan tradisi, adat istiadat, seni dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen alam seperti pegunungn, pantai, dan kawah vulkanik tidak hanya menjadi objek wisata tetapi juga menjadi inspirasi dalam kepercayaan, filosofi, dan pelestarian budaya lokal. Selain itu, artikel ini menganalisis pengaruh keindahan alam terhadap berbagai bentuk seni tradisional dn tradisi pelestarian lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengkaji berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan dengan mngklasifikasi,menyusun, dan menginterpretasikan data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur memandang alam sebagai entitas spiritual yang dihormati melalui berbagai tradisi, seperti Yadnya Kasada, sedekah bumi, dan nyandran. Keindahan alam juga menjadi inspirasi dalam seni tradisional seperti Reog Ponorogo dan musik gamelan. Selain itu, pelestarian alam yang dilakukan melalui adat istiadat tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam sebagai landasan keberlanjutan budaya dan lingkungan.
Copyright (c) 2024 Dita Mauludya, Rasmuin Rasmuin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
HARMONISASI PENGEMBANGAN USULAN STANDAR HALAL GLOBAL DI ERA 5.0 SOCIETY
Dalam Era 5.0 Society yang dipenuhi teknologi digital dan transformasi global, industri makanan dan produk halal menghadapi tantangan harmonisasi standar global yang semakin mendesak. Perbedaan signifikan dalam definisi halal, persyaratan sertifikasi, dan metode pengujian antar-negara telah menciptakan hambatan dalam perdagangan internasional dan memunculkan ketidakpastian bagi produsen serta konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Era 5.0 Society memengaruhi pentingnya harmonisasi standar halal global dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menganalisis tren konsumen yang semakin cerdas dan eksigen terkait produk halal, penelitian ini akan mengidentifikasi peran teknologi, terutama blockchain, dalam memantau rantai pasokan dan memverifikasi status halal produk secara transparan. Harmonisasi standar halal di Era 5.0 Society bukan hanya masalah industri, tetapi juga isu sosial dan ekonomi yang relevan. Dalam konteks ini, penelitian akan mengulas potensi ekonomi dari industri halal dan bagaimana harmonisasi standar halal global dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pangan yang aman, berkualitas, dan kesehatan. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri makanan, dan lembaga sertifikasi, untuk mengatasi kompleksitas harmonisasi standar halal di Era 5.0 Society. Dengan fokus pada konsumen yang semakin cerdas dan eksigen, penelitian ini akan memberikan wawasan dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memajukan industri halal menuju masa depan yang lebih adil dan transparan.
Copyright (c) 2024 Siti Magfiratun, M. Mukhsin Jamil https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Menjaga Warisan Budaya: Pelestarian Tradisi Lisan Baghandu Kabupaten Kampar di Era Globalisasi
Pulau Belimbing merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kebudayaan yang ada di Desa ini mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Di Desa ini juga diperlihatkan tradisi lisan yang ada di Kampar. Sastra lisan mengandung nilai yang berisi pesan untuk memperbaiki perilaku masyarkat terkait budi pekerti Salah satu sastra yang termasuk kedalam sastra lisan yaitu baghandu. Baghandu merupakan sebuah tradisi lisan khas masyarakat Kampar berupa nyanyian pengantar tidur untuk anak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode observasi, metode wawancara, metode rekam, dan metode mencatat. Narasumber penelitian ini adalah Bapak Salman Aziz. Melalui penelitian ini, dapat kita ketahui bahwa masyarakat Kampar menjaga dan melestarikan Baghandu hingga saat ini dengan cara melantunkan Baghandu di setiap rumah. Pelestarian dapat berupa mengintegrasikan Baghandu dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya atau pendidikan yang melibatkan seni dan budaya lokal.
Copyright (c) 2024 Shella Julianah, Lisna Darniati, Keisya Khansa Salsabila, Arzety Ameliah, Inke Novia Putri, Elmustian Elmustian https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MENELUSURI ASAL-USUL NAMA DESA PULAU BELIMBING DAN FILOSOFI PERMAINAN TRADISIONAL ADU BUNGA
Artikel ini menganalisis mengenai asal-usul nama desa Pulau Belimbing dan mendalami filososfi salah satu permainan tradisionalnya yaitu adu bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah penamaan Pulau Belimbing, filosofi adu bunga, beberapa peninggalan yang ada di desa tersebut, serta bagaimana cara masyarakat melestarikan kekayaan budaya yang ada di desa tersebut. Teknik penulisan yang diambil adalah metode kualitatif yang berbasis data dengan melakukan wawancara dengan satu atau lebih narasumber dan data berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu. Masyarakat desa memiliki kesadaran yang penuh dalam melestarikan budaya. Namun diperlukan upaya dari pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat memperluas jangkauan pelestarian budaya ke ranah yang lebih luas. Penelitian ini juga menyimpulkan bahw
Copyright (c) 2024 Talita Nur Havizah, Hafidatul Halawah, Arini Putri Safira, Martina Nur Avida, Windy Anisa Putri, Elmustian Elmustian https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dampak TikTok Terhadap Perubahan Perilaku Sosial dan Nilai Kultural Generasi Z
TikTok is changing generation Z's interactions, communications, and identity formation, influencing social behavior and cultural values ​​with both positive and negative impacts. (1) The development of digital technology has changed the way generation Z interacts, which is very dependent on social media such as TikTok. This application has become a global phenomenon with significant influence on social and cultural aspects. (2) This research aims to explore the impact of TikTok on changes in social behavior and cultural values ​​of generation Z, including positive and negative aspects. (3) The research used a descriptive qualitative method with a symbolic interactionism theory approach and cultivation theory, through questionnaires and structured interviews with 109 respondents. (4) TikTok makes it easier to access information and strengthens social values ​​such as empathy and diversity, but it also influences social interaction patterns and creates social pressure for users. This platform also changes the way we view local culture, with a tendency to adopt global trends. Conclusion: TikTok plays a role in shaping the social behavior and cultural values ​​of generation Z, but a balance is needed between freedom of expression and preserving local values ​​to mitigate its negative impact in the digital era.
Copyright (c) 2024 Firdania Maulida Syahri, Nabila Nabila, Nisa Aulia Maharani, Kholis Ridho https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Hukum Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Industri Kreatif
Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk untuk melindungi karya-karya kreatif, memberikan penghargaan kepada para pencipta, serta mendorong terjadinya inovasi yang terus berkembang. Peningkatan pemahaman serta penegakan hukum terkait kekayaan intelektual memerlukan upaya kerja sama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang mengacu pada pendekatan analitis yang berfokus pada konsistensi peran hukum dengan prinsip hukum yang ada. HKI berkontribusi dalam melindungi hasil karya di industri kreatif dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta, membantu mencegah plagiarisme dan pembajakan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa pencipta memperoleh kompensasi finansial yang layak atas karya mereka. Pengetahuan pelaku industri kreatif yang minim tentang hak cipta, hak paten, dan prosedur pendaftaran HKI menjadi kendala utama. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi pentingnya perlindungan HKI.
Copyright (c) 2024 Muhammad Lukman Hakim, Haidar Danendra Febrian Ar Rafi, Dimas Herdian Nugrahimsyah, Fakhri Azhar, Fajar Kurniawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEPEMIMPINAN KOLEKTIF DALAM SERIKAT TOLONG MENOLONG: STUDI PERAN PEMIMPIN DALAM MEMBANGUN SOLIDARITAS
Penelitian ini membahas kepemimpinan kolektif dalam Organisasi Serikat Tolong Menolong (STM) IKHLAS, dengan fokus pada peran ketua, Nasrullah, dalam membangun solidaritas di antara anggota. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pola kepemimpinan yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk memperkuat kerja sama antar anggota. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kepemimpinan kolektif berbasis nilai gotong royong berperan signifikan dalam menjaga solidaritas anggota. Temuan ini mengindikasikan bahwa pola kepemimpinan kolektif yang mengutamakan partisipasi dan kebersamaan mampu meningkatkan kohesi kelompok dan memperkuat keberlanjutan organisasi. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengelolaan organisasi serupa yang bertumpu pada prinsip-prinsip gotong royong.
Copyright (c) 2024 A. Jaya Damanik, Deddy Ray Girsang https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI PALESTINA: STUDI KASUS WARGA SIPIL DI RAFAH
Penelitian ini mengkaji tentang signifikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai bagian dari Hukum Internasional yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari konflik bersenjata, serta memastikan bahwa perang dilakukan dengan menghormati prinsip – prinsip kemanusiaan. HHI memberikan perlindungan kepada kombatan dan warga sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertempuran. Studi ini menerapkan pendekatan penelitian normatif dengan analisis kualitatif terhadap sumber data sekunder, termasuk Konvensi Jenewa 1949. Studi kasus tentang serangan Israel terhadap warga Palestina di Rafah mengungkapkan pelanggaran terhadap perlindungan sipil selama perang, sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Jenewa IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengungsi Palestina yang berada di Rafah harusnya dilindungi sebagai warga sipil sesuai dengan ketentuan HHI, dan tidak boleh menjadikan target serangan.
Copyright (c) 2024 Fiza Nabila Sa’idah, Maris Ahmed Azzurro https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MENELAAH SEJARAH PERADABAN ISLAM PADA MASA DINASTI UMAYYAH
Artikel ini membahas sejarah peradaban Islam selama pemerintahan Dinasti Umayyah (661–750 M), periode penting dalam perkembangan Islam dan penyebaran budayanya. Sebagai kekhalifahan Islam pertama yang memerintah secara dinasti, Dinasti Umayyah memiliki pengaruh luas hingga Asia, Afrika, dan Eropa. Penelitian menggunakan pendekatan kajian literatur dengan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder, seperti buku sejarah, artikel akademik, dan dokumen kuno. Analisis mencakup aspek pemerintahan, ekonomi, seni, dan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan Dinasti Umayyah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung kemajuan budaya. Pencapaian ini tampak dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, kota, dan masjid, serta dukungan terhadap ilmuwan dan seniman. Namun, dinasti ini juga menghadapi tantangan berupa konflik internal dan perubahan sosial yang pada akhirnya menyebabkan kemunculan Dinasti Abbasiyah. Kesimpulannya, Dinasti Umayyah berperan penting dalam membangun peradaban Islam yang kaya dan beragam, dengan warisan yang terus memengaruhi dunia modern. Memahami masa ini penting untuk mengevaluasi evolusi dan kontribusi peradaban Islam terhadap sejarah global, khususnya dalam bidang administrasi, arsitektur, dan pertukaran budaya.
Copyright (c) 2024 Mohamad Rasyid Ridho, Sayyid Umar , Asyharil Muttaqin , Umar Al Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS
Kasus Tindak Pidana Korupsi merupakan kasus yang tidak ada habis-nya dari masa ke masa. Yurisprudensi dalam perlindungan saksi korupsi di Indonesia telah ditetapkan melalui undang-undang yang relevan, namun tantangan dalam implementasinya tetap ada. Upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan bagi saksi dan pelapor, sehingga mereka dapat berani mengungkapkan informasi tanpa rasa takut akan ancaman atau balasan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini membuat saksi sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih khususnya oleh Negara. Saksi memainkan peran penting dalam penuntutan kasus korupsi, namun sering kali mereka menghadapi risiko besar, termasuk intimidasi, ancaman, dan bahkan kekerasan. Dalam Kasus kematian Iwan Budi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Semarang, telah menarik perhatian publik dan media terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi sertifikasi lahan di Semarang karena Iwan Budi dijadwalkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada tahun 2022. Namun, sehari sebelumnya, dia menghilang dan terakhir terlihat melalui kamera pengawas CCTV melintas di sejumlah jalanan di Kota Semarang. Dari kasus tersebut, menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan saksi di Indonesia. Dengan ini, efektivitas perlindungan saksi dalam kasus kematian ASN Iwan Budi masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Jurnal ini menggunakan, Metode penelitian normatif berfokus pada objek kajiannya yang murni normatif hukum, yaitu peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berlaku secara substansial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kualitatif tentang penerapan hukum dalam kasus kematian Iwan Budi dalam hal ini terkait perlindungan hukum terhadap saksi dari kasus pidana korupsi.
Copyright (c) 2024 Azzahra Betaripati, Vidi Galenso https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFAUR RASYIDIN
Penelitian ini mendeskripsikan tentang peradaban Islam pada masa khulafaur Rasyididn. Fokus penelitian ini membahas tentang Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan pada masa khalifah Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali, serta kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim. Hasil dari penelitian ini antara lain: Pertama, Khulafa Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Penggagas nama Khulafa Rasyidin adalah orang-orang muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. Empat tokoh sepeninggal Rasul itu merupakan orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Kedua, dalam kepemimpinan Abu Bakar, ia melaksanakan kekuasaannya bersifat sentral; kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Ia juga melaksanakan hukum, dan selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah. Kepemimpinan Umar bin Khattab menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga Negara. Kepemimpinan Ustman membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Ia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting masa Khalifah Ustman adalah menulis kembali al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar.
Copyright (c) 2024 Andika Darmawan, Hanif Yusril Arafat , Galih Satrio Negoro , Umar Al Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MAKKAH DAN MADINAH SEBAGAI PUSAT PERADABAN AWAL ISLAM: SEBUAH KAJIAN HISTORIS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Makkah dan Madinah sebagai pusat peradaban awal Islam melalui pendekatan historis. Periode Makkah ditandai oleh awal dakwah Nabi Muhammad SAW yang menghadapi tantangan sosial, budaya, dan politik di tengah masyarakat Quraisy yang sarat tradisi jahiliyah. Dakwah pada fase ini berfokus pada pembentukan fondasi teologis dan spiritual yang menjadi dasar peradaban Islam. Sementara itu, periode Madinah mencerminkan transformasi signifikan dari dakwah menuju pembentukan komunitas politik dan sosial yang terorganisir. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah tidak hanya menjadi titik balik strategis dalam penyebaran Islam, tetapi juga menandai awal munculnya negara Islam pertama yang berlandaskan hukum syariat. Studi ini menyoroti faktor-faktor utama yang berkontribusi pada keberhasilan transformasi ini, termasuk diplomasi, konsolidasi umat, dan penerapan Piagam Madinah. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis terhadap sumber-sumber sejarah utama, penelitian ini menunjukkan bahwa Makkah dan Madinah memiliki peran integral dalam membentuk peradaban Islam yang terus berpengaruh hingga saat ini. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya kedua kota suci tersebut dalam perspektif sejarah peradaban Islam.
Copyright (c) 2024 Dalail Jalal Ikhrom, Muhammad Faqih Hafizzi , Umar Al-Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TRADISI PERTUNJUKAN CALEMPONG OGOUNG SEBAGAI PENGIRING PENCAK SILAT DI PULAU BELIMBING, KABUPATEN KAMPAR
Penelitian yang dilakukan berfokus pada pertunjukan musik calempong ogoung dalam pencak silat. Terbuat dari logam berbentuk gong kecil, calempong ogoung menghasilkan nada ritmis yang digunakan untuk mengiringi gerakan silat, menciptakan harmoni antara musik dan aksi. Dalam konteks silat, calempong ogoung tidak hanya berfungsi sebagai unsur hiburan, namun juga sebagai alat komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan tertentu melalui pola pukulan. Tempat diadakannya calempong ogoung adalah di halaman atau gazebo. Ada 5 musisi dari calempong ogoung yang akan turut serta dalam penampilan tersebut. Penonton pertunjukan musik calempong ogoung di Pencak Silat terdiri dari anak-anak, orang tua, dan remaja. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana calempong ogoung dalam Pencak Silat di Pulau Berimbin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan permainan musik calempong ogoung dan pertunjukan Pencak Silat serta mengungkap dampaknya terhadap pelestarian budaya lokal. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut hasil penelitian, pertunjukan musik calempong ogoung dalam Pencak Silat biasa dipentaskan pada acara pernikahan, niknik mamak, festival, dan lain-lain.
Copyright (c) 2024 Siti Nur Ma'rufa, Zahrah Ade Pratiwi , Aprilia Dwi Wulandari , Muthia Rafli , Hairunnisa. H , Elmustian Elmustian https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALYSIS OF SLANG LANGUAGE TYPES IN "THE WOLF OF WALL STREET (2013)" MOVIE
Studi ini menyelidiki penggunaan bahasa gaul dalam film The Wolf of Wall Street (2013) menggunakan klasifikasi jenis bahasa gaul Eric Partridge. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai istilah bahasa gaul yang digunakan oleh karakter-karakter dalam film untuk mencerminkan hierarki sosial, budaya anak muda, dan lingkungan persaingan profesi pialang saham. Melalui analisis kualitatif transkrip film, penelitian ini mengkategorikan bahasa gaul menjadi 11 jenis: Cockney, Public House, Workmen’s, Tradesmen’s, Art, Publicity, Theatre, Public School and University, Society, Medical, dan Soldier’s slang. Studi ini mengungkapkan bahwa bahasa gaul Society adalah yang paling umum, mewakili 17,07% dari total bahasa gaul yang digunakan, sementara bahasa gaul Tradesmen’s dan Public School and University adalah yang paling jarang, masing-masing mewakili 2,44%. Temuan ini menyoroti bagaimana bahasa gaul berfungsi sebagai alat sosiolinguistik, yang mencerminkan identitas profesional dan budaya dalam film tersebut.
Copyright (c) 2024 Ayuke Nurul Fahira, Change Destiny Sagala, Chyntia Riquella Siagian, Liya Aminatu Zahro https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ISLAM DI NUSANTARA: SEJARAH PENYEBARAN DAN AKULTURASI BUDAYA
Islam di Nusantara berkembang dengan karakteristik yang unik karena penyebarannya melibatkan interaksi antara ajaran Islam dan kearifan lokal. Penyebaran ini melalui berbagai jalur, seperti perdagangan, dakwah sufi, dan pendidikan, yang memungkinkan Islam diterima dengan cara yang damai dan adaptif. Proses akulturasi budaya antara Islam dan tradisi lokal melahirkan tradisi-tradisi khas, seperti tahlilan, haul, dan pembacaan Al-Qur’an dengan langgam lokal, yang mencerminkan kemampuan Islam Nusantara untuk beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip keimanan. Moderasi dan toleransi menjadi ciri khas Islam Nusantara, yang menekankan harmoni sosial dan pencegahan radikalisasi. Islam Nusantara juga memberikan pengaruh besar terhadap struktur sosial dan budaya, menciptakan keseimbangan antara hukum adat dan syariat Islam. Di era globalisasi, Islam Nusantara terus berkembang sebagai model Islam yang relevan dengan tantangan zaman dan pluralisme global, menjadikannya sebagai contoh penerapan Islam yang moderat dan adaptif.
Copyright (c) 2024 Rivaldy Agnas Mayrizki, Rasmuin Rasmuin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MENGUAK KEJAYAAN ISLAM DI SPANYOL: KISAH DI BALIK KOTA CORDOBA YANG GEMILANG
Peradaban Islam di Andalusia, khususnya Kota Cordoba, pernah mencapai puncak kejayaannya. Namun, kegemilangan ini tidak berlangsung selamanya. Artikel ini akan mengupas secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya kekuasaan Islam di wilayah tersebut, mulai dari penaklukan awal hingga runtuhnya terakhir. Analisis akan difokuskan pada dampak perang saudara, intervensi kekuatan asing, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Andalusia. Selain itu, artikel ini juga akan membahas kontribusi peradaban Islam di Andalusia terhadap dunia, serta pelajaran berharga yang dapat diambil dari sejarahnya.
Copyright (c) 2024 Muhammad Abdul Malik, Akhmad Al Barzanji , Umar Al Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PERAN TAMBANG TIMAH ILEGAL SEBAGAI SUMBER MATA PENCAHARIAN EKONOMI MASYARAKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pada dasarnya tulisan ini akan menganalisis beberapa faktor yang merupakan peran pada relasi keterkaitan antar aktivitas penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satunya adalah faktor dari hukum lingkungan yang mana hukum lingkungan sangat berperan dalam kesejahteraan mengenai lingkungan pertambangan yang ada di wilayah Bangka Belitung ini yang dilakukan secara ilegal pada masyarakat setempat. Pertambangan sendiri sudah menjadi salah satu sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi terutama di Indonesia dengan segala kontribusi yang sangat relevan terhadap produk-produk domestik bruto atau pendapatan negara kita sendiri. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi suatu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia tetapi aktivitas penambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan pada lingkungan tersebut peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 khususnya pada pasal 3 yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mewajibkan bahwa setiap industri pertambangan harus mematuhi standar lingkungan dan operasi mereka, peraturan ini biasanya berlaku dan mencakup beberapa aspek seperti perizinan pengelolaan limbah dan konservasi daya alam yang mana ada penerapan sanksi bagi pelanggarnya atau pengawasnya yang mana penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan penulis dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara normatif empiris yaitu mengkaji beberapa data-data literatur yang sudah ada dalam penelitian terdahulu. hasil penelitian sendiri menyimpulkan bahwasanya pemerintah bangga berhitung harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa pengusaha industri pertambangan untuk selalu mengajukan izin pertambangan sebelum melakukan aktivitas pertambangan.
Copyright (c) 2024 Indah Kusumawati, Ramadani Ramadani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERADABAN DUNIA SEBELUM ISLAM: ARAB JAHILIYAH, ROMAWI TIMUR DAN PERSIA
Peradaban Arab Jahiliyah merujuk pada kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, yang digambarkan sebagai masa kebodohan dan kesesatan. Pada periode ini, tatanan sosial kacau, dengan ketimpangan sosial, perang antar suku, dan kebiasaan buruk seperti perjudian, khamr, dan riba. Dalam Al-Qur'an, konsep jahiliyah dibagi dalam tiga aspek: ketuhanan, syariat, dan akhlak. Masyarakat saat itu tidak mengenal agama yang benar, dan kehidupan mereka didominasi oleh sistem kesukuan. Islam membawa perubahan besar dengan memperkenalkan tatanan sosial yang lebih adil.Di sisi lain, peradaban Romawi Timur (Bizantium), setelah pemisahan Kekaisaran Romawi pada 395 M, berperan penting dalam menjaga warisan Romawi dan menyebarkan agama Kristen Ortodoks. Masa kejayaannya terjadi pada pemerintahan Kaisar Yustinianus I, yang terkenal dengan "Corpus Juris Civilis." Kekaisaran ini bertahan meskipun diserang berbagai kelompok barbar, hingga jatuh pada 1453 M ke tangan Kesultanan Utsmaniyah.Peradaban Persia, di bawah Dinasti Sasanid, terus berperang dengan Romawi Timur, terutama pada masa pemerintahan Yustinianus. Masyarakat Persia menganut agama Zoroaster dengan fokus pada dualisme antara Tuhan baik dan jahat. Seni dan budaya Persia berkembang pesat, meninggalkan banyak warisan arsitektur dan seni. Ketiga peradaban ini, meskipun berbeda, menunjukkan perkembangan dunia kuno yang dipengaruhi agama dan budaya mereka, serta bagaimana mereka bertransformasi atau berakhir dengan kedatangan Islam.
Copyright (c) 2024 Aly Chaidar, Aisyah Firjatut Thoyyibah, Abha Minha Maulidiyah, Nanda Maziyya Danannafsa, Umar Al Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN WARTAWAN SEBAGAI PIHAK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER
Penelitian ini mengkaji perlindungan wartawan sebagai pihak sipil dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter. Melalui pendekatan normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini mengeksplorasi aturan hukum internasional yang melindungi wartawan di zona konflik, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hukum humaniter yang melibatkan pembunuhan dan penganiayaan wartawan. Analisis ini menyoroti perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, serta peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam mengadili pelanggaran hukum humaniter.
Copyright (c) 2024 Maisa Putri, Rian Rabbani Al-Qarany https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MENYIKAPI PERADABAN ISLAM DI ASIA TENGGARA
Islam di Asia Tenggara memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-13, ketika pedagang dan penyebar agama dari Timur Tengah, India, dan China membawa ajaran Islam ke wilayah ini. Proses penyebaran Islam di Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan budaya setempat. Islam di Asia Tenggara berkembang melalui pendekatan yang sangat kontekstual dan adaptif, memadukan ajaran agama dengan tradisi lokal, sehingga menciptakan bentuk-bentuk Islam yang khas di berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sebagian Filipina. Di Indonesia, misalnya, Islam tidak hanya diterima sebagai agama, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan politik, yang tercermin dalam berbagai praktik keagamaan, seni, dan budaya lokal. Meskipun ada perbedaan dalam cara beragama antara negara-negara di Asia Tenggara, umumnya terdapat kesamaan dalam prinsip dasar Islam, seperti tauhid, syariah, dan khilafah. Namun, faktor-faktor eksternal, seperti pengaruh kolonialisme Barat, serta tantangan modernitas dan globalisasi, turut membentuk dinamika perkembangan Islam di kawasan ini. Abstrak ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai perjalanan sejarah, perkembangan, dan kontribusi Islam dalam membentuk identitas sosial dan budaya di Asia Tenggara, serta tantangan dan peluang yang dihadapi umat Islam di era kontemporer.
Copyright (c) 2024 Alfil Laila, Athiyah Elfakhira, Danish Rahma Yuliza, Umar Al-Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EKSISTENSI HUKUM PERAN PEMERINTAH DALAM PERKEMBANGAN DESA EKOWISATA (STUDI KASUS DESA EKOWISATA KASEPUHAN CIBEDUG BANTEN)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Desa Kasepuhan Cibedug, serta untuk mengeksplorasi eksistensi peraturan hukum dalam mendukung perkembangan destinasi ekowisata. Desa Kasepuhan Cibedug, yang memiliki potensi besar dalam sektor ekowisata, menghadapi tantangan serius dalam hal pengelolaan dan pengembangan, terutama terkait dengan kurangnya peran aktif pemerintah dan infrastruktur yang terbatas. Penelitian ini mengidentifikasi dua masalah utama, yaitu (1) bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan ekowisata di desa tersebut, dan (2) bagaimana peraturan hukum dapat mendukung perkembangan ekowisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat minim, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung ekowisata. Meskipun masyarakat setempat aktif dalam menjaga lingkungan dan budaya, keterlibatan mereka dalam pengelolaan ekowisata masih terbatas. Selain itu, eksistensi peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, memiliki peran penting dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, namun implementasinya di lapangan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah yang lebih aktif dalam memperbaiki infrastruktur, memberikan pelatihan kepada masyarakat, dan mengimplementasikan peraturan yang ada untuk mengoptimalkan potensi ekowisata di Kasepuhan Cibedug.
Copyright (c) 2024 Muhammad Azhar, Arta Usamah Prakoso, Achmad Maulana Adhan, Raihan Akbar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT PAPUA TERHADAP AHLI FUNGSI HUTAN MENJADI PERKEMBUNAN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
Perlindungan hukum terhadap hutan adat Papua menjadi isu krusial di tengah maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Praktik ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem hutan, tetapi juga melanggar hak-hak masyarakat adat yang memiliki hubungan historis, sosial, dan budaya dengan hutan tersebut. Berlandsakan pada aliran sociological jurisprudence penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap hutan adat Papua dalam konteks alih fungsi lahan oleh perusahaan kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus perampasan hutan adat di Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka regulasi yang mengatur perlindungan hutan adat, penerapan hukum sering kali terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, tidak optimalnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan, serta pengabaian nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat dan lingkungan, dengan menempatkan keadilan sosial sebagai landasan utama perlindungan hukum hutan adat.
Copyright (c) 2024 Putri Balqis Ar Rodhiah, Nemesio Deodato , Debora Dearmina Pudjiati Barus , Rafli Fasya Hasibuan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN DI INDONESIA
Penerapan sanksi administratif pada lingkungan hidup di Indonesia memiiki peran penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan menjaga kelestarian lingkngan. Tulisan ini membahas efektivitas penegakan sanksi administratif lingkungan di Indonesia, dengan fokus pada peraturan yang berlaku saat ini, implementasi di lapangan, serta contoh kasus terkait. Tulisan ini memakai metode kualitatifdan pendekatan yang kami pakai yaitu deskriftif-analisis, data dalam tulisan ini diperoleh melalui studi literature dan kajian terhadap tulisan-tulisan terdahulu. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagaimana sanksi administratif lingkungan diterapkan di Indonesia
Copyright (c) 2024 Agung Rammando, Naufal Qushoyyi, Ikma Mardayanti, Irwan Mathias, Iskandar Iskandar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MAHASISWA MASYARAKAT INDONESIA
Artikel ini menganalisis pengaruh judi online terhadap kehidupan sosial mahasiswa di Indonesia, dampak yang ditimbulkan, serta peran hukum dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui tinjauan pustaka, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online memberikan pengaruh signifikan terhadap mahasiswa, termasuk perubahan pola perilaku sosial, tekanan finansial, dan penurunan produktivitas akademik. Dampak negatifnya meluas pada kehidupan sosial mahasiswa, seperti meningkatnya konflik interpersonal dan kerentanan terhadap tindakan kriminal. Peran hukum, melalui regulasi seperti Undang-Undang ITE dan KUHP, dinilai masih kurang efektif dalam menanggulangi maraknya judi online, terutama karena keterbatasan implementasi dan pengawasan. Artikel ini menekankan pentingnya pembaruan regulasi, peningkatan penegakan hukum, serta edukasi masyarakat sebagai langkah strategis untuk mengurangi dampak judi online di kalangan mahasiswa.
Copyright (c) 2024 Khaira Fayyaza, Muhammad Arkan Alfarel K, Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Rizky Putra, Muhammad Yafie, Nabila Azzahra, Natasya Angelina, Rohan Basyarah, Thalita Azmi, Wulan Kurnia, Mulyadi Mulyadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
SEJARAH PERADABAN ISLAM ; PERADABAN DUNIA SEBELUM ISLAM (ARAB JAHILIYAH, ROMAWI TIMUR DAN PERSIA)
Sejarah adalah kunci untuk memahami peradaban manusia dan perkembangan budaya yang mengubah dunia seiring berjalannya waktu. Dunia telah menyaksikan berbagai peradaban yang memberikan konstribusi besar terhadap perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban manusia secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peradaban dunia sebelum Islam dan mengetahui pusat kegiatan intelektual di luar Arab, Persia, dan Romawi Timur Pra Islam. Dengan menggunakan metode library research, Metode library research adalah pendekatan penelitian yang menggunakan sumber-sumber literatur yang tersedia secara luas, seperti buku, artikel jurnal, laporan riset, dan dokumen elektronik lainnya dari perpustakaan atau database online. Metode ini mencakup proses pengumpulan, seleksi, dan analisis informasi dari literatur yang relevan dengan menggunakan metode ini dapat mengetahui bagaimana peradaban dunia sebelum islam dan bagaimana kegiatan intelektual di luar Arab, Persia, dan Romawi Timur. Peradaban yang sangat super power sebelum Islam muncul, yakni peradaban Persia dan peradaban Romawi. Kedua Kerajaan yang kuat pada masa itu adalah tetangga dari Arab yang menjadi lahirnya agama Islam. Peradaban Persia dan Romawi meski mereka adalah kerajaan terkuat di Eropa, mereka juga memiliki perbedaan dari hal ekonomi, cara hidup, politik dan budaya yang unik. Penelitian ini mencari tahu bagaimana dunia sebelum islam masuk dan setelah islam masuk. Dengan demikian, penelitian ini nantinya dapat menjadi sejarah peradaban islam, wawasan bagi yang membaca.
Copyright (c) 2024 Arsya Rahmat Basuki, M. Irfan Surendra, Ahmad Hazal A.Y. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MENELADANI KISAH HARUN AR-RASYID SEJARAH KEJAYAAN DINASTI ABBASIYAH
Penelitian ini dibuat untuk meneladani Harun ar-Rasyid, khalifah Dinasti Abbasiyah, dikenal sebagai pemimpin bijaksana yang membawa kejayaan pada abad ke-8 dan ke-9. Di bawah kepemimpinannya, Dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi, menjadikan Baghdad pusat intelektual dunia. Kisah kepemimpinan Harun ar-Rasyid menggambarkan pentingnya kepemimpinan yang adil, pengelolaan negara yang bijaksana, dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai kepemimpinan Harun ar-Rasyid dan relevansinya bagi kepemimpinan masa kini.
Copyright (c) 2024 Budal Isa, Faisal Hanif Azis, Umar Al Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Akibat Pelangaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia
Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga sipil masih menjadi isu krusial di Indonesia. Meskipun negara telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan mengadopsinya ke dalam hukum nasional, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada warga sipil korban pelanggaran HAM di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini mengkaji kerangka hukum nasional terkait HAM, mekanisme penegakan dan penyelesaian kasusnya, serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya signifikan untuk meningkatkan perlindungan HAM, masih terdapat celah dalam implementasi hukum. Temuan ini menggarisbawahi perlunya reformasi hukum yang lebih mendalam dan komitmen politik yang kuat untuk memastikan hak-hak warga sipil terlindungi secara efektif.
Copyright (c) 2024 Mohammad Dias Agil Saputra, Nadia Rochadhatul Aiys https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Prostitusi berarti suatu transaksi perdagangan seksual yang akan di pertukarkan dengan uang atau alat pembayaran lainya untuk melakukan transaksi prostitusi tersebut. Kegiatan prostitusi ini telah ada sejak jaman belanda menjajah Indonesia hingga saat ini dijadikan sebagai profesi yang tidak layak. Prostitusi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, faktor lingkungan yang tidak sehat dan kemiskinan yang di alami oleh pelaku prostitusi tersebut Dari faktor tersebut yang mendominasi masuknya dunia prostitusi yaitu kurangnya kesejahteraan dan fungsi serta peran dari keluarga dan pemerintah. Perlu ada bimbingan dan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kepribadian individu sejak dini. Prostitusi kini dipandang sebagai hal yang sangat biasa di perkotaan terutama di kota kota besar yang kini cenderung mengalami dekadensi moral sebagai akibat kedinamisan manusia seiring dengan perkembangan zaman. jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri sampai detik ini, prostitusi belum dapat dihentikan, serta sebagai ancaman terhadap sex morality, kehidupan rumah tangga, kesehatan, kesejahteraan kaum wanita. Semakin lama budaya Indonesia akan terkikis dari daerah tersebut dan yang paling mengkhawatirkan adalah kasus prostitusi akan beranak pinak sebagai masalah sosial yang berkaitan dengan etika moralitas bangsa.
Copyright (c) 2024 Muhammad Ilham, Wahyu Nur Rochmad https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalihan status pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi aparatur sipil negara ditinjau melalui undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang- Undang. Sumber data penelitian ini adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. (5) dan sumber hukum lainnya yang relevan. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelusuri sumber kepustakaan terkait. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan memadukan bahan hasil penelitian berdasarkan konsep hukum, norma hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kasus dialihkannya status dari Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang didasari dari Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 (Perkom 1 Tahun 2021) kemudian lahir Surat Keputusan(SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai KPK yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi perhatian pada saat pelaksanaannya dan adanya indikasi terjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga hal tersebut menyebabkan Komisi Nasional (Komnas) HAM ikut andil dalam permasalahan tersebut dengan memberikan rekomendasi
Copyright (c) 2024 Sania Rahmawati, Muhammad Catur Rizky , Sudja’i Sudja’i https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PERGESERAN MAKNA DALAM LAGU DON’T STOP ME NOW OLEH QUEEN KE BAHASA INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran makna dalam lirik lagu Don't Stop Me Now oleh Queen ke dalam bahasa Indonesia. Pergeseran makna sering kali terjadi dalam proses penerjemahan, terutama ketika konsep, budaya, dan konteks bahasa sumber dan bahasa sasaran berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengutamakan analisis teks lirik lagu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Data yang digunakan berupa lirik lagu Don't Stop Me Now dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Analisis dilakukan dengan membandingkan makna semantik dari teks asli dengan terjemahan, serta mengidentifikasi perubahan makna yang terjadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penerjemahan Peter Newmark mengenai makna dalam penerjemahan dan teori semantik oleh Nida dan Taber yang menjelaskan pergeseran makna akibat perbedaan bahasa dan budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar makna asli dapat dipertahankan, terdapat beberapa pergeseran makna yang dipengaruhi oleh nuansa budaya dan struktur bahasa Indonesia yang berbeda. Pergeseran ini dapat mempengaruhi interpretasi pendengar terhadap pesan yang ingin disampaikan dalam lagu tersebut.
Copyright (c) 2024 Safitri Safitri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tantangan Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia
Lingkungan hidup sesungguhnya merupakan kehidupan dan tempat tinggal manusia dan makhluk lainnya, dengan keterikatan dan saling ketergantungan. Permasalahan lingkungan hidup semakin serius dan meluas, tidak hanya secara lokal namun juga regional dan global. Kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh polusi, penggunaan lahan yang salah, dan ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan. Korporasi juga terlibat dalam kejahatan perusakan lingkungan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di lingkungan hidup memang penting, namun menghadapi beberapa permasalahan seperti kurangnya kesadaran terhadap hukum korporasi, lemahnya pengawasan, dan tidak adanya sanksi yang tegas. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan memfokuskan pada studi kasus tindak pidana korporasi di lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama adalah kurangnya kesadaran hukum perusahaan, lemahnya pengawasan, dan sanksi yang tidak sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan meningkatkan kesadaran hukum perusahaan, memperkuat pengawasan dengan sumber daya yang memadai, dan memberikan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, agar penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi lebih efektif, mendukung tujuan keberlanjutan, dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam solusi tersebut.
Copyright (c) 2024 Ayu Rahmawati, Ferial Abdul Hakim https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kesetaraan gender adalah prinsip keadilan yang berusaha mengatasi ketidakadilan seperti marginalisasi dan stereotip serta memastikan bahwa semua gender diperlakukan dengan setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan mahasiswa mengenai kesetaraan gender dalam praktik Islam modern dan bagaimana konsep tersebut telah bertransformasi dari interpretasi tradisional ke kontemporer. Melalui pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan secara daring menggunakan Google Form dari mahasiswa berbagai program studi dan universitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pandangan positif terhadap penerapan kesetaraan gender di lingkungan kampus. Namun, tantangan seperti stereotip dan bias masih menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan yang menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan kesadaran kolektif melalui program edukasi, mendorong partisipasi aktif semua gender dalam kegiatan kampus, serta menerapkan kebijakan inklusif yang mendukung kesetaraan gender. Dengan upaya ini, diharapkan kampus dapat menjembatani perbedaan antara tradisi dan modernitas, menciptakan lingkungan akademik yang lebih inklusif, adil, dan mendukung pengembangan potensi setiap individu.
Copyright (c) 2024 Alya Nurul Hanifah, Tyka Yulistriany, Cucu Surahman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERATURAN UNDANG UNDANG DAN KETENAGAKERJAAN
Hubungan industrial merupakan aspek penting dalam ketenagakerjaan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Sistem perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia dirancang untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk perjanjian kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan, dan keselamatan kerja. Dalam praktiknya, penerapan asas-asas seperti pacta sunt servanda dan prinsip keadilan menjadi dasar penyelesaian konflik antara pekerja dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi peraturan ketenagakerjaan serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak terkait.
Copyright (c) 2024 Nur Betty Purnama Putri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERSATUAN TARBIYAH ISLAMIYAH DAN PERKEMBANGANYA DI MINANGKABAU
Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI yaitu sebuah organisasi masyarakat Islam yang berkontribusi pada aspek pendidikan di Minangkabau untuk modernisasi bidang pendidikan Islam di Indonesia. Fokus penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana latar belakang berdirinya organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI kemudian perkembangan serta peranannya pada bidang pendidikan khususnya pendidikan Islam di Minangkabau. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Reseach). Karena dengan menggunakan metode ini dapat menggali sejarah berdirinya Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) secara terstruktur untuk dijadikan sebagai bahan ajar sejarah lokal Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk kontribusi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) sebagai sumber belajar tentang sejarah Islam di Indonesia karena hal ini sangat membantu peserta didik, mahasiswa dan masyarakat mengenai materi tersebut dengan lingkungan tempat tinggalnya sehingga tujuan pembelajaran Sejarah dapat dicapai, mudah untuk dipahami dan bermakna. Selain itu dapat menciptakan rasa kecintaan terhadap Sejarah Islam di Indonesia, sifat bertanggung jawab, munculnya rasa nasionalisme.
Copyright (c) 2024 Anisa Dwi Ramadani, Lutfi Muji Adelia , Yuniar Ika Kurniani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PROMOTING KARO CULTURE AND TRADITION BY DESIGNING JAMBUR AND TRADITIONAL MARKET AS A COMMUNITY CENTER IN BUKIT LAWANG, NORTH SUMATERA, INDONESIA
Jambur and traditional markets are buildings that are often used by the Karo community. Jambur is used as a place to organize Karo cultural events such as marriage ceremonies, death (simate-mate), and others. The market is used as a place to conduct buying and selling activities. Nowadays, many markets also function as jambur. The community functions several kiosks or stalls in a row into a jambur, also known as jambur los. This is because existing jambur tend to be expensive, exclusive and only available in a few locations in big cities. This is less than the number of Karo people who still use jambur for all traditional activities. The unification of the jambur function within the traditional market has both positive and negative sides. The positive side of this unification is the availability of a multi-functional community center that is easy and cheap. In addition, this community center can function as a cultural expression and tourism promotion. The negative side is the problem of congestion and chaos due to market activities that tend to be dirty and crowded. This paper examines the design of a jambur within a traditional market in Gotong Royong Village, Bukit Lawang, North Sumatra. In addition to functioning as a community center, the design is also expected to promote Karo culture and the Bukit Lawang tourist destination. The method chosen was descriptive qualitative method and literature study where the author collected literature data about Karo culture, directly observed the environmental conditions of the object and interviewed residents of Gotong Royong Village. The design is expected to solve the problem of congestion and market chaos while supporting the expression of Karo culture and promoting the Bukit Lawang tourist destination.
Copyright (c) 2024 Nicholas Jonanda S, Salmina Wati Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Strategi Pemasaran Digital Suatu Destinasi Wisata
Pemasaran digital telah menjadi salah satu strategi penting dalam industri pariwisata, termasuk dalam mempromosikan destinasi wisata. Dengan perkembangan teknologi dan internet, destinasi wisata kini dapat menjangkau audiens yang lebih luas melalui platform digital. Analisis strategi pemasaran digital untuk destinasi wisata berfokus pada pemanfaatan berbagai alat dan saluran digital seperti media sosial, situs web, dan aplikasi mobile untuk menarik perhatian wisatawan. Penggunaan media sosial memungkinkan destinasi wisata untuk berinteraksi langsung dengan calon pengunjung, membangun brand awareness, serta menyebarkan informasi yang relevan melalui konten visual dan video. Selain itu, optimisasi mesin pencari (SEO) juga menjadi elemen penting dalam memaksimalkan visibilitas online sebuah destinasi wisata. Penggunaan strategi pemasaran digital tidak hanya berfokus pada aspek promosi, tetapi juga pada pengalaman pengguna (user experience) dalam menjelajahi situs atau platform digital destinasi. Kecepatan akses, tampilan yang menarik, serta informasi yang mudah ditemukan dapat meningkatkan tingkat konversi pengunjung menjadi wisatawan. Pemanfaatan analitik web dan data besar juga memainkan peran penting dalam memahami perilaku konsumen, preferensi, serta kebutuhan pasar, sehingga destinasi wisata dapat menyesuaikan tawaran dan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dalam hal ini, strategi pemasaran digital untuk destinasi wisata juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keaslian dari pengalaman yang ditawarkan, agar tetap relevan di tengah persaingan pasar global yang semakin ketat.
Copyright (c) 2024 Aleks Pahabol, Dewi Purnama, Elsa Rahmadina, Fedora Vania https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DINAMIKA PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT PERSPEKTIF SOSIOLOGIS DAN ANTROPOLOGIS
Artikel ini mengulas secara komprehensif dinamika penerapan hukum kewarisan Islam melalui pendekatan sosiologis dan antropologis, dengan menyoroti relevansi dan tantangannya dalam masyarakat modern. Kewarisan Islam, sebagai bagian integral dari syariat, mengatur alih kepemilikan harta secara sistematis berdasarkan prinsip keadilan ( al-'adl ), keseimbangan ( al-mizan ), dan persamaan ( al-musawwah ). Sistem ini mengadopsi asas bilateral yang menghormati hak waris laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang dominan dalam tradisi Jahiliyah. Namun penerapan prinsip ini mengatasi kendala-kendala seperti resistensi budaya patriarki, minimnya pemahaman hukum faraid, serta perbedaan penafsiran antar mazhab, yang menciptakan dinamika kompleks di tingkat lokal dan global. Artikel ini juga mengkaji prinsip-prinsip kewarisan, seperti asas ketauhidan yang menegaskan ketaatan mutlak kepada Allah SWT., asas ijbari yang menandai perpindahan hak secara otomatis, asas individualitas yang menjamin hak perseorangan, serta asas Pembagian habis yang bertujuan menghindari konflik di antara ahli waris. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur, artikel ini mengeksplorasi transformasi historis dari sistem kewarisan pra-Islam menuju sistem Islam yang berbasis nilai keadilan universal. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya integrasi pemahaman sosiologis dan antropologis untuk memastikan terlaksananya hukum kewarisan sesuai syariat, sekaligus beradaptasi dengan konteks sosial yang dinamis.
Copyright (c) 2024 Alfi Munawar Djoharuddin, Beni Ahmad Saebani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Kajian Yuridis Berdasarkan Undang-Undang No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). . Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang- Undang. Sumber data penelitian ini adalah: (1) badan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan lain yang terkait; (2) badan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus hukum, dan jurnal hukum, pendapat mengenai pemilihan umum. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif yang memadukan bahan hasil penelitian berdasarkan konsep hukum, norma hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 475 – 479 mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan legitimasi. Faktor-faktor yang memicu sengketa dapat dianalisis melalui teori konflik, yang menjelaskan peran persaingan politik, perbedaan interpretasi hukum, dan ketidakpuasan terhadap proses pemilihan. Teori perilaku pemilih memberikan pandangan tentang bagaimana preferensi individu mempengaruhi dinamika sengketa tersebut. Efektivitas penyelesaian sengketa dalam menciptakan pemilu yang demokratis dapat dilihat melalui perspektif teori demokrasi deliberatif, good governance, dan legitimitas demokrasi.
Copyright (c) 2024 Dhanny Dwi Fajar, Sudja’i Sudja’i https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA TERHADAP REFORMASI KONSTITUSI INDONESIA
Kajian penting ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum tata negara memengaruhi perubahan dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Ini berfokus pada pengaruh Kapita Selekta Hukum Tata Negara terhadap reformasi konstitusi. Dalam reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an, Kapita Selekta berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai berbagai elemen konstitusi yang telah ditetapkan, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan penguatan lembaga negara. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan Kapita Selekta tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang bagaimana konstitusi berubah, tetapi juga membantu legislator dan praktisi hukum membuat kebijakan yang menghormati demokrasi dan keadilan. Studi ini menganalisis dokumen hukum, wawancara dengan pakar hukum, dan studi kasus implementasi reformasi konstitusi. Penelitian menunjukkan bahwa Kapita Selekta meningkatkan kualitas perundang-undangan dan penegakan hukum Indonesia dan memperkuat legitimasi konstitusi sebagai dasar negara.
Copyright (c) 2024 Reynold Simajuntak, Murniyanti Putry Djaelani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
Penelitian ini membahas mengenai perubahan ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen. Sebelum amandemen, masa jabatan presiden tidak terbatas, yang memungkinkan presiden menjabat lebih dari dua periode berturut-turut, seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Amandemen mengatur pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode berturut-turut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan tersebut terhadap akuntabilitas politik, stabilitas negara, dan kualitas pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan studi kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan presiden berperan penting dalam menjaga demokrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, pembatasan ini turut mendukung regenerasi kepemimpinan dan menciptakan iklim politik yang sehat. Dalam konteks ini, pembatasan masa jabatan perlu dilihat dari perspektif kuantitas dan kualitas kepemimpinan untuk memastikan penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip Pancasila.
Copyright (c) 2024 Reynold Simandjuntak, Apriska Sibarani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EVALUASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT DI PROVINSI RIAU
Ekosistem gambut di Provinsi Riau menghadapi tantangan kompleks dalam implementasi kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi strategi dan implementasi kebijakan pengelolaan ekosistem gambut melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis publikasi ilmiah periode 2019-2024. Metode penelitian menggunakan protokol PRISMA dengan teknik content analysis dan thematic synthesis untuk mengeksplorasi dinamika pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian mengungkapkan kompleksitas faktor penggerak yang mempengaruhi ekosistem, mencakup dimensi ekologis, sosial-ekonomi, dan kebijakan. Temuan kunci menunjukkan perlunya pendekatan integratif yang memanfaatkan Sistem Informasi Geografis, model simulasi, dan partisipasi multipemangku kepentingan. Penelitian mengidentifikasi bahwa keberhasilan konservasi gambut mensyaratkan kerangka kebijakan adaptif, berbasis bukti ilmiah, dan responsif terhadap perubahan iklim. Rekomendasi utama adalah pengembangan strategi pengelolaan yang komprehensif, memperhatikan keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi lokal.
Copyright (c) 2024 Riris Duma Agustina Hutasoit, Uce Binsar Sahat Maruli Sitinjak, Zulkarnaini Zulkarnaini https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
REVITALISASI KEBUDAYAAN MELALUI ETNOPEDAGOGI: INTEGRASI NILAI TRI HITA KARANA DALAM PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI BALI
Tri Hita Karana, sebuah filosofi budaya Bali yang menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), sesama manusia (Pawongan), dan lingkungan (Palemahan), memiliki relevansi strategis dalam pendidikan berbasis kearifan lokal di era globalisasi. Penelitian ini mengeksplorasi integrasi nilai-nilai Tri Hita Karana dalam kurikulum berbasis etnopedagogi sebagai upaya revitalisasi budaya untuk membentuk karakter peserta didik yang berakar pada budaya lokal dan adaptif terhadap tantangan modernitas. Pendekatan ini didukung oleh teori etnopedagogi yang menyoroti pentingnya memanfaatkan budaya lokal sebagai sumber utama pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, yang memanfaatkan data primer berupa wawancara mendalam dengan dosen, siswa, dan pemangku adat, serta data sekunder dari dokumen kebijakan pendidikan dan literatur terkait. Data dianalisis menggunakan metode triangulasi untuk memastikan validitas hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai Tri Hita Karana dalam kurikulum mampu menciptakan pembelajaran yang menguatkan kesadaran ekologis, mempererat hubungan sosial, dan memperdalam spiritualitas peserta didik. Namun, tantangan utama meliputi adaptasi nilai-nilai ini di luar Bali dan memastikan relevansinya dalam konteks pendidikan global. Kesimpulannya, Tri Hita Karana memiliki potensi besar untuk menjadi model pendidikan inovatif yang tidak hanya melestarikan budaya lokal tetapi juga menjawab tantangan globalisasi. Rekomendasi utama mencakup sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat adat untuk mengembangkan kurikulum berbasis budaya lokal yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2024 Andi Noprizal Sahar, I Wayan Suastra , Ida Bagus Putu Arnyana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN NEGARA DALAM MENGENDALIKAN ADMINISTRASI YANG STRATEGIS DI ERA CITIZEN FRIENDLY
Perkembangan zaman yang cepat, terutama dalam konteks globalisasi dan teknologi informasi, menempatkan tantangan yang signifikan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Artikel ini membahas peran negara dalam mengendalikan administrasi yang strategis di era "Citizen Friendly" atau ramah terhadap warga. Reformasi administrasi, prinsip-prinsip Citizen Friendly, pemberdayaan masyarakat, TI, dan pengembangan SDM merupakan prioritas utama. Negara harus menjamin administrasi publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin rumit. Transformasi administrasi menggunakan teknologi informasi untuk membangun kembali efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip Citizen Friendly sangat penting bagi pemerintahan yang responsif dan berfokus pada warga negara. Ini termasuk memperbaiki prosedur, membuat layanan publik dapat diakses, dan meningkatkan hubungan negara-warga negara. Pemberdayaan masyarakat adalah kunci bagi pemerintahan yang inklusif. Penelitian ini menganalisis dan mensintesis literatur terkait penelitian. Pemecahan masalah menggunakan studi literatur atau tinjauan literatur berdasarkan bahan primer dan sekunder, seperti Konstitusi Republik Indonesia, buku, surat kabar, jurnal, dokumen, dan internet/situs web yang membahas topik yang relevan/terkait dan menekankan peningkatan efisiensi layanan publik di era digital. Dengan menggabungkan semua aspek, negara diharapkan dapat memainkan peran yang proaktif dan efektif dalam menciptakan administrasi yang strategis di era Citizen Friendly. Hasilnya diharapkan mampu membangun kepercayaan warga, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendukung kemajuan masyarakat secara keseluruhan.
Copyright (c) 2024 Icha Rahma Amara, Khansa Hainuna Rohmah , Lina Aprilia , Sofhi Dhea Angelika, Shirly Lintang Sanchia , Fadya Kumala Dewi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Strategi Pengembangan Pariwisata di Ulu Kasiok: Analisis Geografi untuk Mengoptimalkan Faktor Push dan Pull
Ulu Kasok, yang terletak di Kabupaten Kampar, Riau, merupakan destinasi wisata alam yang memiliki potensi besar dengan keindahan alamnya, termasuk air terjun, hutan tropis, dan pegunungan. Meskipun memiliki daya tarik yang kuat, pengembangan pariwisata di kawasan ini masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor push dan pull yang mempengaruhi minat wisatawan terhadap Ulu Kasok serta merumuskan strategi pengembangan yang dapat mengoptimalkan kedua faktor tersebut. Faktor push yang dominan adalah keinginan untuk melarikan diri dari rutinitas sehari-hari dan mencari pengalaman baru, sementara faktor pull mencakup keindahan alam dan potensi ekowisata yang ada di kawasan ini. Berdasarkan analisis tersebut, strategi pengembangan yang diusulkan meliputi peningkatan aksesibilitas, pengembangan ekowisata, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pemasaran yang lebih efektif. Dengan mengoptimalkan kedua faktor ini, diharapkan pariwisata di Ulu Kasok dapat berkembang secara berkelanjutan dan meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Kampar.
Copyright (c) 2024 Arini Yusriza, Fitri Riskiani, Juniarti Listari, M. Hegel https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
HAK CIPTA ANGKLUNG SEBAGAI WARISAN BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA
Angklung, alat musik tradisional dari Jawa Barat, merupakan salah satu ekspresi budaya tradisional Indonesia yang memiliki nilai historis, sosial, dan ekonomi. Artikel ini menyoroti perlunya perlindungan hukum terhadap angklung di tengah tantangan globalisasi dan klaim budaya oleh negara lain, seperti kasus Malaysia pada tahun 2010. Melalui analisis normatif, artikel membahas ketidakefektifan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi ekspresi budaya tradisional, khususnya angklung. Konflik hukum terjadi karena ketidaksesuaian definisi "Pencipta" dalam UU tersebut dengan karakteristik ekspresi budaya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Studi ini juga mengulas praktik perlindungan budaya tradisional di negara lain, seperti China dan India, yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia untuk memperkuat regulasi, promosi, dan dokumentasi budaya tradisional. Perlindungan efektif diperlukan untuk mencegah klaim sepihak dan memastikan pengakuan global atas warisan budaya Indonesia.
Copyright (c) 2024 Kriffirgy Valian Genias https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS KERJASAMA PENYEDIAAN TENAGA KERJA DALAM PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DHOHO KEDIRI: TINJAUAN PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE
Bandara Internasional Dhoho Kediri merupakan satu-satunya bandara yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Proses pembangunan bandara ini melibatkan banyak pihak baik swasta maupun pemerintahan desa. Pada pelaksanaan pembangunan terjalin kerja sama terkait dengan penyediaan tenaga kerja lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui proses kerja sama yang terjalin dalam upaya penyediaan tenaga kerja lokal. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatid. Fokus penelitian menggunakan teori collaborative governance menurut Ansel dan Gash (2008) dengan indikator penelitian yaitu: 1) face to face dialogue; 2) trust building; 3) commitment to the process; 4) shared understanding; dan 5) intermediate outcomes. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa proses kerjasama antara PT Wijaya Karya dengan Pemerintah Desa Grogol terjalin dengan cukup sesuai. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya dokumentasi secara tertulis baik dari pihak desa dan pihak PT Wijaya Karya, terutama terkait dengan MoU. Namun demikian, indikator commitment to the process dan intermediate outcomes dapat tercapai dengan baik. Rekomendasi penelitian untuk kerja sama Pemerintah Desa Grogol adalah dengan memperbaiki proses diskusi dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan serta membuat MoU terkait dengan pelaksanaan kerja sama, sehingga dapat memperkuat kepercayaan dan komitmen dalam menjalankan kerjasama.
Copyright (c) 2024 Dea Aprillia, Muhammad Farid Ma’ruf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penerapan Konsep Pariwisata Berkelanjutan dalam Mengelola Destinasi Wisata Budaya di Candi muara takus XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar
Penerapan konsep pariwisata berkelanjutan di Candi Muara Takus, yang terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, menjadi fokus penting dalam pengelolaan destinasi wisata budaya. Candi ini merupakan salah satu situs bersejarah tertua di Sumatra dan memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal, pengelolaan destinasi ini harus memperhatikan tiga dimensi utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta menghormati nilai-nilai budaya lokal. Dalam implementasinya, pengelolaan Candi Muara Takus harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Hal ini termasuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meningkatkan perekonomian lokal. Candi Muara Takus dapat berfungsi tidak hanya sebagai objek wisata tetapi juga sebagai pusat pendidikan budaya yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial di Kabupaten Kampar.
Copyright (c) 2024 Halimatussa’diah Halimatussa’diah, Marisa Listari, Sherlie Anisa https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Urgensi Pengurusan DPTb menjelang pemilu 2024 Study Kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya
Dalam beberapa kasus, Pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih karena alasan-alasan tertentu, seperti sakit, luar negeri, atau keadaan lain yang tidak memungkinkan mereka untuk datang ke TPS tempat mereka terdaftar. Oleh karena itu, DPTb diperlukan untuk memastikan bahwa Pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya di TPS tempat mereka terdaftar dapat memberikan suara di TPS lain yang lebih dekat atau lebih mudah dijangkau. peneliti melakukan observasi langsung di TKP untuk mengumpulkan data yang relevan. Data yang dikumpulkan meliputi informasi tentang kejadian yang terjadi, saksi-saksi, dan bukti-bukti yang terkait. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap beberapa berita dan jurnal yang terkait dengan kejadian tersebut untuk membandingkan informasi yang dikumpulkan dengan informasi yang diperoleh dari observasi langsung.Dengan menggunakan metode observasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan detail tentang proses kejadian di TKP. banyak ditemui kendala atau keluhan masyarakat terutama bagi mereka yang bekerja atau belajar di luar tempat asal mereka pada saat pengurusan dptb ada juga warga mengatakan bahwa mereka juga kurang mendapat informasi mengenai dptb atau dan prosedur atau dokumen yang harus mereka bawa karena sebelumnya mereka mengira hanya perlu membawa ktp asli waktu ke tps seperti tahun kemarin banyak juga dijumpai masalah tentang syarat dokumen yang harus dilampirkan bagi mereka yang bekerja diluar daerah yaitu dengan melampirkan dokumen surat tugas atau keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah yang akhirnya menjadi masalah karena bagi mereka para pedagang kaki lima atau wirausaha yang tidak dinaungi oleh perusahaan yang menyebabkan mereka enggan untuk mengurus dptb kurangnya informasi tentang bagaimana prosedur pengurusan dptb.
Copyright (c) 2024 Himayatul Husnah, Moh Ilyas Rolis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DAMPAK PERILAKU KONSUMTIF ROKOK KONVENSIONAL TERHADAP LINGKUNGAN DALAM MENCIPTAKAN RUANG INKLUSIF BELAJAR
Udara bersih merupakan kebutuhan atau hak bagi setiap manusia yang dapat menunjang aktivitas belajar mahasiswa secara kondusif, menggangu kesehatan, dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Akan tetapi, dewasa ini fenomena mahasiswa merokok di ruangan-ruangan kampus menjadi ironi yang semakin menjamur. Perilaku tersebut tentu merugikan orang lain yang tidak toleran terhadap asap rokok yang seharusnya kampus menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). pelanggaran KTR di lingkungan kampus tidak hanya sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan rendahnya kesadaran akan dampak negatif rokok terhadap kesehatan lingkungan dan hak asasi individu untuk mendapatkan udara bersih. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendekatan konvensional melalui metode preventif dan represif telah kehilangan efektivitasnya dalam mengendalikan perilaku merokok. Diperlukan transformasi pendekatan yang lebih komprehensif, edukatif, dan berbasis kesadaran kolektif. Rekomendasi penelitian mencakup pengembangan strategi pembinaan berkelanjutan, penguatan sanksi administratif, dan pembangunan ekosistem kesadaran akan pentingnya lingkungan bebas asap rokok dalam menciptakan ruang inklusif belajar.
Copyright (c) 2024 Shelviana Putri Atmaja, Farikha Sabilillah, Arrumaisha Rizkita, Icha Rahma Amara, Khansa Hainuna Rahmah, Shirly Lintang Sanchia, Fadya Kumala Dewi, Fatihah Arin Rahma, Rahma Syifa Az Zahra, Dani Wika Kusuma, Pradepa Bima Wicaksono, Muhammad Al Huda, Lucky Sandiva, Arya Dewantara Putra https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EKSPLORASI POTENSI WISATA ALAM AIR TERJUN LUBUK NGINIO KECAMATAN KUOK
Wisata alam mengalami pertumbuhan pesat di industri pariwisata global, ditandai dengan potensi keindahan alam dan kekayaan budaya lokal yang menjadi magnet bagi wisatawan. Sektor ini juga memberikan kontribusi ekonomi signifikan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan sumber pendapatan bagi masyarakat, serta pemasukan bagi pemerintah. Penelitian ini berfokus pada Air Terjun Lubuk Nginio di Desa Merangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, yang terkenal akan keindahan alam dan kearifan lokal yang dapat mendukung pariwisata berkelanjutan. Menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, menganalisis potensi wisata yang dihadirkan air terjun dan lingkungan sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi keindahan alam, aktivitas pariwisata, dan keterlibatan masyarakat lokal memiliki dampak positif terhadap ekonomi sekaligus konservasi lingkungan. Air Terjun Lubuk Nginio tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan mendorong kolaborasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan untuk memastikan kelestarian bagi generasi mendatang.
Copyright (c) 2024 Ahmadul Khusnayain, M. El Fattah , M. Reza, Nana Nirwana , Yulia Novita https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENERAPAN DOKTRIN STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI
Korporasi sebagai subjek hukum sudah diakui dan diatur dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undangan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dimana dalam meminta pertanggungjawaban pidana tersebut terdapat beberapa asas atau doktrin yang dapat digunakan yakni antara lain strict liability, asas vicarious liability, asas respondent superior, dan asas delegasi. Berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas maka akan lebih difokuskan pada doktrin strict liability, hal tersebut didasarkan pada tindak pidana dalam lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Dimana semakin pesatnya teknologi dan munculnya beragamnya modus operandi maka tentunya akan sulit untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada korporasi, serta alasan penghapusan kesalahan yang dimaknai dan diterapkan secara berbeda-beda oleh Majlis Hakim yang akan berakibat pada dapat atau tidaknya korporasi dijatuhi pemidanaan, sementara disisi lain telah terjadi kerusakan atau pencemaran atas lingkungan akibat tindakan operasional dari korporasi. Hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 atas nama Terdakwa PT Kumai Sentosa dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 dengan Terdakwa PT Nickcrome Indo Jaya, memang terdapat perbedaan tindak pidana yang dilakukan oleh kedua korporasi tersebut, namun poin yang hendak ditelaah adalah mengenai perbedaan pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan hapusnya kesalahan dan serta bagaimana penerapan dari doktrin strict liability dalam tindak pidana lingkungan hidup yang berfokus pada pertanggungjawaban tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan (mens rea), melainkan cukup dengan adanya perbuatan terlarang (actus reus) yang telah dilakukan. Penelitian dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian legal research, serta untuk memperoleh pemecahan masalah menggunakan metode statute approach, conceptual approach dan case approach. Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukan adanya inkonsistensi terhadap penerapan perlu tidak kesalahan, alasan penghapus kesalahan, perbedaan penerapan doktrin strict liability akibat tidak diaturnya doktrin strict liability dalam aspek tindak pidana secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Copyright (c) 2024 William Suryanto Suciadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI ASAS TA’ABBUDI PADA SISTEM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
Pihak-pihak yang bersengketa (beragama Islam) diberikan kebebasan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk menentukan sistem hukum waris yang akan digunakan dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Namun, hak opsi ini dihapus oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi asas ta’abbudi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sudah menjalankan asas ta’abbudi sebagaimana mestinya karena telah menghapus opsi bagi umat muslim untuk memilih sistem hukum dalam permasalahan waris yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Copyright (c) 2024 Muhammad Azmi Albarry, Nabil Aqshal https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH (BKPSDMD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pengelolaan perpustakaan khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi pengelolaan perpustakaan khusus BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi pengelolaan perpustakaan pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penulisan ini meliputi observasi dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengelola perpustakaan secara efektif, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : Pengolahan koleksi bahan pustaka; Inventarisasi dan klasifikasi bahan pustaka; Pemeliharaan dan pembinaan koleksi perpustakaan; Sirkulasi bahan pustaka; Organisasi personal perpustakaan; dan Perlengkapan perpustakaan. Manajemen atau pengelolaan perpustakaan antara lain meliputi : perencanaan, pengadaan, pengolahan, penghapusan, dan pelayanan perpustakaan. Dengan demikian implementasi Pengelolaan perpustakaan khusus BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum maksimal dikarenakan terdapat 2 (dua) hambatan yang sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan perpustakaan yaitu masalah ketersediaan SDM pengelola perpustakaan dan anggaran operasional perpustakaan.
Copyright (c) 2024 Anggi Putra Pratama Harahap, Fauzan Hidayatullah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DENGAN CARA MEMPERTONTONKAN DAN MENUNJUKAN ATAU MENGGAMBARKAN KETELANJANGAN DI MUKA UMUM SEBAGAI PERBUATAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
Eksibionisme merupakan penyimpangan seksual yang digolongkan sebagai paraphilia. Di Indonesia, eksistensi eksibionisme sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Kriminalisasi terhadap eksibionisme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan bahkan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini, sudah banyak berbagai kasus eksibionisme yang sudah diadili di pengadilan namun masih banyak pelaku yang lolos dari jeratan pidana karena adanya kelemahan dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penulisan ini menggnakan deskriptif analisis, jenis penelitian menggunakan hukum Normatif sedangkan metode pengumpulan data memakai Penelitian Pustaka, dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini Eksistensi pelaku eksibionisme sudah marak terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus eksibionisme yang dibawa ke pengadilan untuk diadili secara hukum. Adanya kriminalisasi ini didasarkan pada hukum positif Indonesia yang telah banyak mengatur regulasi tentang eksibionisme sebagai perbuatan pidana. Regulasi tersebut diantaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai kaadaan-keadaan yang membuat tidak mampunya seseorang untuk bertanggungjawab, membuat adanya kekaburan hukum dari pasal tersebut. Para pelaku eksibionisme yang dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana dapat dikenakan dengan Pasal 281 KUHP dan Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai hukum positif Indonesia.
Kharisma Preety Queen Cindai Br Panjaitan
Copyright (c) 2024 Kharisma Preety Queen Cindai Br Panjaitan, Redyanto Sidi, Hary Angga Pratama Sinaga https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
REFORMASI HUKUM DALAM SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN: DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
Reformasi perizinan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan mendorong investasi, namun berpotensi mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan-perubahan signifikan dalam perizinan lingkungan dan kehutanan serta menilai dampak hukum yang ditimbulkan. Permasalahan yang diangkat meliputi tantangan dalam pengawasan, risiko terhadap kerusakan lingkungan, dan potensi ketegangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja dapat mempercepat pembangunan, pelaksanaan kebijakan ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehutanan.
Copyright (c) 2024 Vania Kylaemery, Listy Putri, Zahdina Udy https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN SUMBER HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF TEORITIS DAN PRAKTIS
Artikel ini mengkaji peran sumber hukum Islam dalam pembentukan sosiologi hukum Islam, dengan fokus pada perspektif teoritis dan praktis. Sumber hukum Islam yang utama, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, tidak hanya memberikan pedoman spiritual tetapi juga membentuk kerangka hukum yang mempengaruhi struktur sosial dan interaksi masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, sumbersumber ini menjadi dasar bagi terciptanya norma-norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat Muslim Pembentukan sosiologi hukum Islam membutuhkan pemahaman terhadap interaksi antara hukum dan realitas sosial yang ada. Teori-teori sosiologi hukum, seperti yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik dan modern, memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Islam berfungsi dalam berbagai lapisan sosial. Penekanan pada aspek normatif dari sumber hukum Islam membawa dampak signifikan dalam membentuk pola-pola sosial yang mempengaruhi kehidupan seharihari, baik di ranah pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Secara praktis, penerapan hukum Islam dalam konteks sosial sering kali menghadapi tantangan terkait dengan perbedaan interpretasi, tradisi lokal, dan dinamika politik. Hal ini menuntut adaptasi sumber hukum Islam agar tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi prinsip-prinsip dasarnya. Implementasi hukum Islam di masyarakat membutuhkan keseimbangan antara kedalaman hukum agama dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk menjawab kebutuhan sosial yang terus berkembang. Artikel ini menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sosiologi hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan sosial dan budaya. Dengan pendekatan interdisipliner, artikel ini mengajak pembaca untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana sumber hukum Islam dapat beradaptasi dan diterapkan dalam kehidupan sosial modern, serta memberikan kontribusi terhadap terciptanya keadilan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2024 Jihan Nabilah, Mutiara Silmi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
PHK efisiensi tanpa penutupan perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, yaitu untuk menghindari peningkatan angka pengangguran. Penutupan perusahaan dapat menyebabkan semua pekerja, termasuk pengusaha, kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, PHK efisiensi tanpa menutup perusahaan dapat menyelamatkan kelangsungan operasional perusahaan dan mempertahankan pekerjaan bagi sebagian pekerja lainnya. Alasan efisiensi ini juga tidak dilarang oleh Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, serta Konvensi dan Rekomendasi ILO tahun 1982, yang menyatakan bahwa PHK tanpa kesalahan tidak melanggar aturan. Selain itu, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu memastikan bahwa PHK efisiensi tanpa penutupan perusahaan dilakukan secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip PHK, dan bahwa hak serta kompensasi pekerja dipenuhi dengan tepat.
Copyright (c) 2025 Iman Imanuddin, Agus Salim, Belly Isnaeni https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0